Wiranto Tuding Dakwah HTI Masuk Wilayah Politik
Jum'at, 12 Mei 2017 - 16:25 WIB
Wiranto Tuding Dakwah HTI Masuk Wilayah Politik
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengakui organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi masyarakat dengan kegiatan utama dakwah. Namun gerakan dakwah yang dikumandangkan HTI sekarang dinilai sudah masuk ke wilayah politik yang mengancam kedaulatan negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, salah satu kegiatan HTI di lapangan mengampanyekan ideologi khilafah. Dia menuturkan, dalam berbagai literatur, ideologi khilafah bersifat transnasional dan berorientasi meniadakan paham negara bangsa.
"Bangsa menjadi absurd, termasuk Indonesia yang berdasarkan NKRI, UUD 45," ujar Wiranto dalam konferensi persnya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Politikus Partai Hanura itu mengklaim berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, ada penolakan masyarakat di berbagai daerah terhadap aktivitas HTI. Bahkan, kata dia penolakan terhadap HTI di sejumlah daerah berpotensi menjadi konflik horizontal. (Baca: DPR Nilai Cara Pemerinta Bubarkan HTI Otoriter)
Atas dasar itu dirinya merasa perlu mengambil tindakan. Menurutnya konflik harizontal akan mengganggu pembangunan nasional yang tengah dikebut pemerintah. (Baca: Ustaz Felix Siauw Ungkap Indikasi Pemerintahan Jokowi Anti-Islam)
"WNI wajib hukumnya membekas negara. Kita sedang melakukan itu," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, salah satu kegiatan HTI di lapangan mengampanyekan ideologi khilafah. Dia menuturkan, dalam berbagai literatur, ideologi khilafah bersifat transnasional dan berorientasi meniadakan paham negara bangsa.
"Bangsa menjadi absurd, termasuk Indonesia yang berdasarkan NKRI, UUD 45," ujar Wiranto dalam konferensi persnya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Politikus Partai Hanura itu mengklaim berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, ada penolakan masyarakat di berbagai daerah terhadap aktivitas HTI. Bahkan, kata dia penolakan terhadap HTI di sejumlah daerah berpotensi menjadi konflik horizontal. (Baca: DPR Nilai Cara Pemerinta Bubarkan HTI Otoriter)
Atas dasar itu dirinya merasa perlu mengambil tindakan. Menurutnya konflik harizontal akan mengganggu pembangunan nasional yang tengah dikebut pemerintah. (Baca: Ustaz Felix Siauw Ungkap Indikasi Pemerintahan Jokowi Anti-Islam)
"WNI wajib hukumnya membekas negara. Kita sedang melakukan itu," ucapnya.
(kur)
