Gerindra Nilai Pembubaran HTI Jadi Preseden Buruk bagi Demokrasi
Kamis, 11 Mei 2017 - 15:50 WIB
Gerindra Nilai Pembubaran HTI Jadi Preseden Buruk bagi Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus menuai kritik. Kali ini, kritik itu datang dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra bidang Advokasi Habiburrokhman.
Habib menyesalkan langkah pemerintah membubarkan HTI. Menrutnya, langkah tersebut tergesa-gesa serta tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
"Pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi," ujar Habib kepada SINDOnews, Kamis (11/5/2017).
Habib menegaskan, pemerintah harus berpedoman pada UU Nomor 17 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 Ayat (2) UU Ormas, pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.
"Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga," ucap Dewan Pembina Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) ini.
Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, lanjut Habib, pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Pengadilan.
Hal ini jelas diatur Pasal 70 Ayat (1) UU Ormas yang berbunyi permohonan pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan pembubaran HTI karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan UU Ormas," tegas Habib.
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, adalah jangan sampai pembubaran HTI ini dikaitkan dengan sikap mereka yang keras terhadap Ahok. Habib meminta, jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam pilgub lalu, karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok.
"Hal ini bisa menjadi preseden buruk ke depan," tutup Habib.
Habib menyesalkan langkah pemerintah membubarkan HTI. Menrutnya, langkah tersebut tergesa-gesa serta tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
"Pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi," ujar Habib kepada SINDOnews, Kamis (11/5/2017).
Habib menegaskan, pemerintah harus berpedoman pada UU Nomor 17 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 Ayat (2) UU Ormas, pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.
"Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga," ucap Dewan Pembina Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) ini.
Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, lanjut Habib, pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Pengadilan.
Hal ini jelas diatur Pasal 70 Ayat (1) UU Ormas yang berbunyi permohonan pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan pembubaran HTI karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan UU Ormas," tegas Habib.
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, adalah jangan sampai pembubaran HTI ini dikaitkan dengan sikap mereka yang keras terhadap Ahok. Habib meminta, jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam pilgub lalu, karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok.
"Hal ini bisa menjadi preseden buruk ke depan," tutup Habib.
(kri)
