HTI Klaim Berikan Sejumlah Kontribusi untuk Indonesia
Selasa, 09 Mei 2017 - 14:53 WIB
HTI Klaim Berikan Sejumlah Kontribusi untuk Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan, melalui kegiatan dakwah yang dilakukan HTI secara intensif di berbagai wilayah Indonesia, HTI dianggap memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang bertakwa dan berkarakter mulia.
"Sesuatu yang sangat diperlukan di tengah berbagai krisis yang tengah dialami oleh negara ini seperti korupsi yang berpangkal pada lemahnya integritas SDM yang ada," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Selain itu lanjut Ismail, pihaknya juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang bakal merugikan bangsa dan negara, seperti Undang-Undang (UU) Migas, UU Sumber Daya Alam (SDA), UU Penanaman Modal, juga UU Sisdiknas.
(Baca juga: Ingin Bubarkan HTI, Tanda Rezim Jokowi Sudah Tak Mampu Berkuasa)
Berikutnya, terkait sosialisasi anti-narkoba, menentang gerakan separatisme, dan upaya disintegrasi. Juga berkontribusi dalam membantu korban bencana alam yang ada di Indonesia.
Maka berdasarkan hal itu semua, Ismail meminta agar pemerintah menghentikan rencana pembubaran HTI. Menurutnya, bila diteruskan pembubaran tersebut, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi) represif dan anti-Islam.
"Buktinya setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan di antaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghadangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat," pungkasnya.
"Sesuatu yang sangat diperlukan di tengah berbagai krisis yang tengah dialami oleh negara ini seperti korupsi yang berpangkal pada lemahnya integritas SDM yang ada," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Selain itu lanjut Ismail, pihaknya juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang bakal merugikan bangsa dan negara, seperti Undang-Undang (UU) Migas, UU Sumber Daya Alam (SDA), UU Penanaman Modal, juga UU Sisdiknas.
(Baca juga: Ingin Bubarkan HTI, Tanda Rezim Jokowi Sudah Tak Mampu Berkuasa)
Berikutnya, terkait sosialisasi anti-narkoba, menentang gerakan separatisme, dan upaya disintegrasi. Juga berkontribusi dalam membantu korban bencana alam yang ada di Indonesia.
Maka berdasarkan hal itu semua, Ismail meminta agar pemerintah menghentikan rencana pembubaran HTI. Menurutnya, bila diteruskan pembubaran tersebut, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi) represif dan anti-Islam.
"Buktinya setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan di antaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghadangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat," pungkasnya.
(maf)
