Anas Urbaningrum Minta PPATK Telusuri Aliran Dana E-KTP
Kamis, 06 April 2017 - 15:56 WIB
Anas Urbaningrum Minta PPATK Telusuri Aliran Dana E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum membantah, dirinya memberi instruksi kepada M Nazaruddin untuk memberikan dana USD400.000. Uang itu disebut Nazaruddin untuk pencalonan Khatibul Umam Wiranu menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
"Tak ada instruksi saya terkait kebutuhan dan untuk yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi ketua GP Ansor," kata Anas saat bersaksi di persidangan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/5/2017).
Diakui Anas, dirinya waktu itu memang mendapatkan undangan dari GP Ansor untuk hadir di Surabaya. Namun demikian, undangan tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan anggaran para kandidat, khususnya untuk Khatibul.
Menurut Anas, bila benar ada pemberian uang kepada Khatibul, tentu hal itu dilakukan tidak atas sepengetahuannya. "Saya tidak tahu benar terjadi atau tidak," ucap Anas.
Dalam kesempatan itu, Anas juga membantah adanya aliran uang e-KTP ke Partai Demokrat. Anas memastikan, selama dia memimpin partai berlambang mercy itu, tak ada aliran uang yang didapat dari proyek e-KTP.
Karena aliran uang dalam proyek e-KTP sangat besar, Anas menyarankan, agar para penegak hukum melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana tersebut.
"Tidak mungkin uang itu ditaruh di bantal. Pasti ketahuan mengalir dari mana dan ke mana," tegas Anas.
"Tak ada instruksi saya terkait kebutuhan dan untuk yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi ketua GP Ansor," kata Anas saat bersaksi di persidangan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/5/2017).
Diakui Anas, dirinya waktu itu memang mendapatkan undangan dari GP Ansor untuk hadir di Surabaya. Namun demikian, undangan tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan anggaran para kandidat, khususnya untuk Khatibul.
Menurut Anas, bila benar ada pemberian uang kepada Khatibul, tentu hal itu dilakukan tidak atas sepengetahuannya. "Saya tidak tahu benar terjadi atau tidak," ucap Anas.
Dalam kesempatan itu, Anas juga membantah adanya aliran uang e-KTP ke Partai Demokrat. Anas memastikan, selama dia memimpin partai berlambang mercy itu, tak ada aliran uang yang didapat dari proyek e-KTP.
Karena aliran uang dalam proyek e-KTP sangat besar, Anas menyarankan, agar para penegak hukum melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana tersebut.
"Tidak mungkin uang itu ditaruh di bantal. Pasti ketahuan mengalir dari mana dan ke mana," tegas Anas.
(maf)
