Proyek E-KTP Nyaris Batal karena Gamawan Belum Kebagian Fee

Senin, 03 April 2017 - 16:35 WIB
Proyek E-KTP Nyaris...
Proyek E-KTP Nyaris Batal karena Gamawan Belum Kebagian Fee
A A A
JAKARTA - Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hampir batal karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Gamawan Fauzi dinilai berniat menunda penetapan proyek tersebut. Penundaan penetapan proyek dilakukan Gamawan Fauzi karena belum mendapat bagian fee.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin mengatakan, proyek e-KTP bisa dilanjutkan setelah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR saat itu, Anas Urbaningrum melobi Gamawan Fauzi. Dia menuding, lobi dilakukan Anas Urbaningrum melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni.

"Andi Narogong lapor ke Mas Anas, penetapan itu tertunda-tunda. Ada rencana digagalkan," ujar Nazaruddin saat bersaksi di persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Dia mengungkapkan, uang terkait proyek e-KTP diberikan ke Gamawan Fauzi secara bertahap. Dia menyebutkan, tahap pertama, Gamawan diberi USD2 juta saat penetapan proyek. (Baca: Gamawan Fauzi Siap Dikutuk Bila Terima Aliran Uang Proyek E-KTP)

Sisanya, terang dia diberikan dalam beberapa tahap. "Setelah itu Pak Gawaman minta lagi sebelum atau sesudah termin. Sekitar 1,5 atau 2 juta (dolar AS)," ungkapnya.
(kur)
Berita Terkait
Antrian E KTP Ricuh
Antrian E KTP Ricuh
Meraup Rezeki Lewat...
Meraup Rezeki Lewat Jasa Reparasi KTP
Ricuh Pengurusan E-KTP
Ricuh Pengurusan E-KTP
Pembuatan KTP Elektronik...
Pembuatan KTP Elektronik di Rumah Bagi Warga Berkebutuhan Khusus
Kemendagri Permudah...
Kemendagri Permudah Transgender Dapatkan e-KTP
Cara Membuat Watermark...
Cara Membuat Watermark Pada e-KTP
Berita Terkini
Hasto Singgung Febrie...
Hasto Singgung Febrie Tak Diborgol: Peringatkan Bahaya Ketidakadilan Hukum
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Penanganan Kasus Febrie...
Penanganan Kasus Febrie Momentum Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
30 Tahun Kudatuli, PDIP...
30 Tahun Kudatuli, PDIP Pentaskan Ulang Tragedi Berdarah Penyerbuan Kantor PDI
Infografis
Ibtihal Aboussad Dipecat...
Ibtihal Aboussad Dipecat Microsoft karena Menentang Genosida di Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved