PAN Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Bikin Kebijakan
Senin, 20 Maret 2017 - 16:21 WIB
PAN Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Bikin Kebijakan
A
A
A
JAKARTA - Dicabutnya persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 juta untuk pembuatan paspor, dinilai sebagai bukti pemerintah melalui Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terburu-buru dalam membuat suatu kebijakan.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpendapat, seharusnya pihak Imigrasi melakukan kajian mendalam sebelum mengumumkan suatu kebijakan.
"Ini kan di-publish dulu, baru terima kritikan. Lain kali jangan diulangi lagi deh," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Dirinya pun mengaku sempat heran dengan kebijakan persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 Juta untuk pembuatan paspor itu.
"Tiba-tiba muncul angka Rp25 juta, kenapa enggak Rp5 juta, misalnya, kenapa enggak Rp10 juta. Itu belum clear juga, belum dijelaskan ke publik," papar Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.
Kemudian dirinya juga sempat penasaran tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. "Ingin membatasi orang cari duit atau apa?" ungkap anggota komisi II DPR ini.
Sebab kata dia, umumnya warga yang sudah memiliki tabungan Rp25 Juta tidak mungkin ingin mencari nafkah ke luar negeri. "Artinya di dalam negeri sudah sejahtera. Orang ke luar negeri itu kan mau cari duit, mau cari nafkah, mau cari kehidupan," imbuhnya.
Maka itu, dia menyayangkan langkah Imigrasi yang sempat terburu-buru dalam membuat kebijakan tersebut. Terlebih, syarat deposit Rp25 juta untuk pembuatan paspor itu tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keimigrasian.
"Jadi kalau hari ini mereka cabut, ya saya kira bagus, mereka memahami atau menyadari kekeliruan itu dan bisa membuat masyarakat menjadi tenang, tidak resah lagi, tidak takut lagi membuat paspor gara-gara tidak punya tabungan Rp25 juta," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpendapat, seharusnya pihak Imigrasi melakukan kajian mendalam sebelum mengumumkan suatu kebijakan.
"Ini kan di-publish dulu, baru terima kritikan. Lain kali jangan diulangi lagi deh," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Dirinya pun mengaku sempat heran dengan kebijakan persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 Juta untuk pembuatan paspor itu.
"Tiba-tiba muncul angka Rp25 juta, kenapa enggak Rp5 juta, misalnya, kenapa enggak Rp10 juta. Itu belum clear juga, belum dijelaskan ke publik," papar Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.
Kemudian dirinya juga sempat penasaran tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. "Ingin membatasi orang cari duit atau apa?" ungkap anggota komisi II DPR ini.
Sebab kata dia, umumnya warga yang sudah memiliki tabungan Rp25 Juta tidak mungkin ingin mencari nafkah ke luar negeri. "Artinya di dalam negeri sudah sejahtera. Orang ke luar negeri itu kan mau cari duit, mau cari nafkah, mau cari kehidupan," imbuhnya.
Maka itu, dia menyayangkan langkah Imigrasi yang sempat terburu-buru dalam membuat kebijakan tersebut. Terlebih, syarat deposit Rp25 juta untuk pembuatan paspor itu tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keimigrasian.
"Jadi kalau hari ini mereka cabut, ya saya kira bagus, mereka memahami atau menyadari kekeliruan itu dan bisa membuat masyarakat menjadi tenang, tidak resah lagi, tidak takut lagi membuat paspor gara-gara tidak punya tabungan Rp25 juta," pungkasnya.
(maf)
