Syarat Deposit Rp25 Juta Khusus Paspor Calon TKI Tak Terdaftar
Minggu, 19 Maret 2017 - 14:59 WIB
Syarat Deposit Rp25 Juta Khusus Paspor Calon TKI Tak Terdaftar
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny F Sompie menegaskan, persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 juta merupakan persyaratan khusus bagi WNI yang dicurigai akan menjadi TKI di luar negeri dan tidak terdaftar di BNP2TKI.
"Ya, syarat itu hanya berlaku khusus bagi WNI yang dicurigai akan menjadi TKI. Tapi tidak terdaftar di BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," ucap Ronny F Sompie, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (19/3/2017).
Ronny mengatakan, peraturan tersebut sudah digalakkan diawal 2017 kemarin dengan tujuan tertentu yaitu, meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara tujuan para WNI.
"Sejak awal Januari 2017, Ditjen Imigrasi sedang menggelorakan upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI yang nonprosedural (tanpa melalui BNP2TKI dan dinas tenaga kerja prov/kab/kota) ke luar negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korban TPPO di negara tujuan," tegasnya.
Oleh Karena itu sambungnya, sudah banyak pemohon paspor yang kemudian ditolak, sebab mereka dicurigai akan menjadi TKI tanpa melalui prosedur yang ditangani oleh PPTKIS dan BNP2TKI.
Melalui datanya, Ditjen Imigrasi telah menolak 1.387 permohonan pembuatan paspor di sejumlah Kantor Imigrasi di Indonesia. Permohonan mereka ditolak, karena diindikasikan akan diselundupkan ke Timur Tengah dan Malaysia, untuk menjadi pekerja illegal.
"Jadi persyaratan agar memiliki tabungan sebesar Rp25 juta adalah perkiraan bagi WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk alasan wisata dan ziarah. Namun sebagai alasan untuk selanjutnya akan menjadi TKI di luar negeri, tanpa melalui prosedur yang disiapkan oleh PPTKIS dan BNP2TKI," ungkapnya.
Namun Ronny mengatakan, bagi yang akan meneruskan sekolah di luar negeri tentu ada keterangan alasan dan tujuan sekolahnya.
"Jika wisata, tentu biasanya orang telah memiliki tujuannya yang jelas akan menginap di hotel mana, dan memiliki pekerjaan yang memungkinkan yang bersangkutan bisa membiayai perjalanannya selama berwisata ke luar negeri," jelasnya.
Ronny tegas memberlakukan aturan tersebut dengan tujuan Ditjen Imigrasi ingin mengejawantahkan Nawa Cita pertama, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif.
"Kehadiran negara melalui upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI nonprosedural, akan mencegah terjadinya TKI ilegal dan terhindar dari korban TPPO di luar negeri," ucapnya.
"Ya, syarat itu hanya berlaku khusus bagi WNI yang dicurigai akan menjadi TKI. Tapi tidak terdaftar di BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," ucap Ronny F Sompie, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (19/3/2017).
Ronny mengatakan, peraturan tersebut sudah digalakkan diawal 2017 kemarin dengan tujuan tertentu yaitu, meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara tujuan para WNI.
"Sejak awal Januari 2017, Ditjen Imigrasi sedang menggelorakan upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI yang nonprosedural (tanpa melalui BNP2TKI dan dinas tenaga kerja prov/kab/kota) ke luar negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korban TPPO di negara tujuan," tegasnya.
Oleh Karena itu sambungnya, sudah banyak pemohon paspor yang kemudian ditolak, sebab mereka dicurigai akan menjadi TKI tanpa melalui prosedur yang ditangani oleh PPTKIS dan BNP2TKI.
Melalui datanya, Ditjen Imigrasi telah menolak 1.387 permohonan pembuatan paspor di sejumlah Kantor Imigrasi di Indonesia. Permohonan mereka ditolak, karena diindikasikan akan diselundupkan ke Timur Tengah dan Malaysia, untuk menjadi pekerja illegal.
"Jadi persyaratan agar memiliki tabungan sebesar Rp25 juta adalah perkiraan bagi WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk alasan wisata dan ziarah. Namun sebagai alasan untuk selanjutnya akan menjadi TKI di luar negeri, tanpa melalui prosedur yang disiapkan oleh PPTKIS dan BNP2TKI," ungkapnya.
Namun Ronny mengatakan, bagi yang akan meneruskan sekolah di luar negeri tentu ada keterangan alasan dan tujuan sekolahnya.
"Jika wisata, tentu biasanya orang telah memiliki tujuannya yang jelas akan menginap di hotel mana, dan memiliki pekerjaan yang memungkinkan yang bersangkutan bisa membiayai perjalanannya selama berwisata ke luar negeri," jelasnya.
Ronny tegas memberlakukan aturan tersebut dengan tujuan Ditjen Imigrasi ingin mengejawantahkan Nawa Cita pertama, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif.
"Kehadiran negara melalui upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI nonprosedural, akan mencegah terjadinya TKI ilegal dan terhindar dari korban TPPO di luar negeri," ucapnya.
(maf)
