Rawan Penyimpangan, KPK Siap Bantu Kemenpora Persiapkan Asean Games
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asean Games ke-18 menyarankan untuk menunjuk langsung sejumlah pengadaan.
Hal itu dipilih lantaran Asean Games yang tinggal 17 bulan lagi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Panitia Asean Games Indonesia, seperti penganggaraan, persiapan cabang olahraga, infrastruktur, kepanitiaan, hingga masalah hukum.
Menyoroti hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap digandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengingat proyek besar kerap kali terjadi penyimpangan.
"Jika Kemenpora minta aspek pencegahan kami sangat terbuka untuk itu. Jalani proyek dengan benar sesuai dengan aturan berlaku supaya tidak ada perbuatan melawan hukum," ujar Febri di Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Febri menuturkan, proyek besar memang kerap kali terjadi penyimpangan seperti proyek Hambalang, SEA Games, Wisma Atlet di Palembang, dan PON di Riau. Maka dari itu, KPK minta pengelolaan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan Asean Games dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan.
"Jadi hal seperti ini perlu kita sikapi secara hati-hati agar event olahraga tidak dinikmati pihak-pihak tertentu. Jadi sejak awal proses perencanaannya harus benar," tutur dia.
Hal itu dipilih lantaran Asean Games yang tinggal 17 bulan lagi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Panitia Asean Games Indonesia, seperti penganggaraan, persiapan cabang olahraga, infrastruktur, kepanitiaan, hingga masalah hukum.
Menyoroti hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap digandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengingat proyek besar kerap kali terjadi penyimpangan.
"Jika Kemenpora minta aspek pencegahan kami sangat terbuka untuk itu. Jalani proyek dengan benar sesuai dengan aturan berlaku supaya tidak ada perbuatan melawan hukum," ujar Febri di Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Febri menuturkan, proyek besar memang kerap kali terjadi penyimpangan seperti proyek Hambalang, SEA Games, Wisma Atlet di Palembang, dan PON di Riau. Maka dari itu, KPK minta pengelolaan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan Asean Games dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan.
"Jadi hal seperti ini perlu kita sikapi secara hati-hati agar event olahraga tidak dinikmati pihak-pihak tertentu. Jadi sejak awal proses perencanaannya harus benar," tutur dia.
(kri)