Skandal E-KTP, Jokowi Diminta Jangan Lindungi Ahok
Selasa, 14 Maret 2017 - 09:26 WIB
Skandal E-KTP, Jokowi Diminta Jangan Lindungi Ahok
A
A
A
JAKARTA - Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan para elite politik perlu diapresiasi. Namun KPK juga diminta jangan tebang pilih dalam menuntaskan perkara tersebut.
Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengatakan, banyak elite politik dari DPR yang disebut ikut terseret dalam perkara itu. Bahkan Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok ketika terjadinya persoalan e-KTP masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR.
"Presiden Jokowi gak perlu protect BTP (Basuki Tjahaja Purnama-red) dalam kasus e-KTP toh kejahatan itu terjadi saat bliau jadi aggota Komisi II DPR RI. Rakyat pasti dukung Presiden," ujar Kaban dalam akun Twitter @hmskaban, Selasa (14/3/2017).
Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) ini juga mengingatkan KPK jangan takut untuk memanggil paksa mereka yang terlibat dalam perkara e-KTP. Sebaliknya, dia juga meminta DPR untuk mendorong KPK dalam menuntaskan perkara tersebut. (Baca: Disebut Kebagian Kue, Ahok Bantah Terima Fee Proyek E-KTP)
"Memang tidak enak ketika nama sendiri disebut dan jadi berita publik tapi itu risiko jadi pejabat publik terimalah risiko DPR jangan loyo dukung KPK," ucapnya.
Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengatakan, banyak elite politik dari DPR yang disebut ikut terseret dalam perkara itu. Bahkan Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok ketika terjadinya persoalan e-KTP masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR.
"Presiden Jokowi gak perlu protect BTP (Basuki Tjahaja Purnama-red) dalam kasus e-KTP toh kejahatan itu terjadi saat bliau jadi aggota Komisi II DPR RI. Rakyat pasti dukung Presiden," ujar Kaban dalam akun Twitter @hmskaban, Selasa (14/3/2017).
Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) ini juga mengingatkan KPK jangan takut untuk memanggil paksa mereka yang terlibat dalam perkara e-KTP. Sebaliknya, dia juga meminta DPR untuk mendorong KPK dalam menuntaskan perkara tersebut. (Baca: Disebut Kebagian Kue, Ahok Bantah Terima Fee Proyek E-KTP)
"Memang tidak enak ketika nama sendiri disebut dan jadi berita publik tapi itu risiko jadi pejabat publik terimalah risiko DPR jangan loyo dukung KPK," ucapnya.
(kur)
