HT: Strategi Pembangunan Harus Diubah
Jum'at, 10 Maret 2017 - 22:20 WIB
HT: Strategi Pembangunan Harus Diubah
A
A
A
MANOKWARI - Pemerintah perlu mengubah strategi untuk mempercepat pembangunan. Adapun strategi itu dengan mendorong percepatan pembangunan di daerah.
Hal itu diungkapkan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menghadiri Dialog Kebangsaan di GBI Penuai, Manokwari, Papua, Jumat (10/3/2017).
“Untuk membangun Indonesia supaya maju dan kuat, tidak ada cara lain kecuali membangun daerah, membangun Papua Barat, termasuk di antaranya membangun Manokwari,” tutur HT.
Dia pun mengingatkan tentang tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk menciptakan bangsa yang makmur. “Kemakmuran inklusif, berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali,” ujarnya.
Menurut HT, penerapan kapitalisme dan pasar bebas di saat masyarakat belum siap dalam hal pendidikan dan kesejahteraan membuat ekonomi terpusat kepada pihak yang memiliki uang dan kekuasaan.
Pembangunan pun, lanjut dia, terpusat di kota-kota besar. Padahal, sambung HT, Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 514 kabupaten/kota,
Untuk itu, kata HT, strategi pembangunan harus diubah karena tidak bisa jika hanya fokus di kota besar. "Tanpa perubahan itu Indonesia tidak akan maju," ujarnya.
HT menegaskan tidak ada cara lain untuk mempercepat kemajuan Indonesia selain membangun daerah.
Membangun daerah artinya masyarakatnya harus dibangun sehingga pilar-pilar kekuatan ekonomi Indonesia bertambah dan tidak hanya mengandalkan kota besar.
“Kerangka membangun Indonesia sudah ada di UUD 1945, kita harus kembali ke konstitusi, tegakkan dengan benar,” ucapnya.
Hal itu diungkapkan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menghadiri Dialog Kebangsaan di GBI Penuai, Manokwari, Papua, Jumat (10/3/2017).
“Untuk membangun Indonesia supaya maju dan kuat, tidak ada cara lain kecuali membangun daerah, membangun Papua Barat, termasuk di antaranya membangun Manokwari,” tutur HT.
Dia pun mengingatkan tentang tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk menciptakan bangsa yang makmur. “Kemakmuran inklusif, berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali,” ujarnya.
Menurut HT, penerapan kapitalisme dan pasar bebas di saat masyarakat belum siap dalam hal pendidikan dan kesejahteraan membuat ekonomi terpusat kepada pihak yang memiliki uang dan kekuasaan.
Pembangunan pun, lanjut dia, terpusat di kota-kota besar. Padahal, sambung HT, Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 514 kabupaten/kota,
Untuk itu, kata HT, strategi pembangunan harus diubah karena tidak bisa jika hanya fokus di kota besar. "Tanpa perubahan itu Indonesia tidak akan maju," ujarnya.
HT menegaskan tidak ada cara lain untuk mempercepat kemajuan Indonesia selain membangun daerah.
Membangun daerah artinya masyarakatnya harus dibangun sehingga pilar-pilar kekuatan ekonomi Indonesia bertambah dan tidak hanya mengandalkan kota besar.
“Kerangka membangun Indonesia sudah ada di UUD 1945, kita harus kembali ke konstitusi, tegakkan dengan benar,” ucapnya.
(dam)
