Diduga Ada Orang Kuat Halangi Pengungkapan Perkara E-KTP
Kamis, 09 Maret 2017 - 11:13 WIB
Diduga Ada Orang Kuat Halangi Pengungkapan Perkara E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Perkara pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah kejahatan korupsi luar biasa. Perkara ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp2 triliun dari proyek tersebut yang mencapai Rp6 triliun.
Atas dasar itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berharap parkara itu diusut dari hulu hingga hilirnya. Bahkan dia menduga ada orang kuat yang berupaya menghalangi pengungkapkan perkara e-KTP secara tuntas.
"Dakwaan kasus eKTP bocor ke publik. Kalau itu asli tentu timbulkan tanda tanya. Kenapa bocor sebelum dibacakan? Siapa yang bocorkan? Untuk apa? ujar Sohibul dalam akun Twitter @msi_sohibuliman, Kamis (9/3/2017).
Dia mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selaku lembaga penegak hukum seharusnya bekerja secara profesional. KPK dan Pengadilan Tipikor, kata dia dalam memberantas korupsi seharusnya tidak bisa diintervensi untuk kepentingan politik pihak tertentu. (Baca: Kecewa dengan PN Jakpus, Sekjen Demokrat Hadiri Sidang E-KTP)
"Tapi apa iya penegak hukum takut dengan intervensi pihak-pihak yang kuat? Bukankah penegak hukum memiliki legitimasi yang kuat? Saya yakin mereka pemberani," ucapnya.
Atas dasar itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berharap parkara itu diusut dari hulu hingga hilirnya. Bahkan dia menduga ada orang kuat yang berupaya menghalangi pengungkapkan perkara e-KTP secara tuntas.
"Dakwaan kasus eKTP bocor ke publik. Kalau itu asli tentu timbulkan tanda tanya. Kenapa bocor sebelum dibacakan? Siapa yang bocorkan? Untuk apa? ujar Sohibul dalam akun Twitter @msi_sohibuliman, Kamis (9/3/2017).
Dia mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selaku lembaga penegak hukum seharusnya bekerja secara profesional. KPK dan Pengadilan Tipikor, kata dia dalam memberantas korupsi seharusnya tidak bisa diintervensi untuk kepentingan politik pihak tertentu. (Baca: Kecewa dengan PN Jakpus, Sekjen Demokrat Hadiri Sidang E-KTP)
"Tapi apa iya penegak hukum takut dengan intervensi pihak-pihak yang kuat? Bukankah penegak hukum memiliki legitimasi yang kuat? Saya yakin mereka pemberani," ucapnya.
(kur)
