Kapolri: Kesenjangan Ekonomi Ancam Kebinekaan Indonesia
Rabu, 08 Maret 2017 - 17:19 WIB
Kapolri: Kesenjangan Ekonomi Ancam Kebinekaan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai kesenjangan ekonomi dan sosial masih terlihat di kota-kota besar. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu hal yang berpotensi mengancam kebinekaan di Indonesia.
"Kita boleh berpendapat bahwa masalah ideologi, kultur, dan keamanan adalah masalah genting, tapi saya berpendapat masalah penting semua itu adalah ekonomi," tutur Tito saat memberikan kuliah umum bertema Tantangan Kebinekaan dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/2017).
Tito mengakui sampai kini pemerintah belum berhasil memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. "Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka pemerintah kita belum berhasil untuk memberikan kesejahteraan secara merata. Jurang kesenjangan masih sangat tinggi," tuturnya.
Kesenjangan sosial dikatakannya dapat terlihat kota-kota besar. Gedung tinggi dan mobil mewah berdampingan dengan permukiman kumuh.
Mengutip filsuf Prancis Jean Jacques Rousseau, Kapolri mengatakan pemerintah dan rakyat memiliki kontrak sosial.
Melalui kontrak sosial, kata dia, pemerintah wajib memberikan perintah kepada rakyat, tapi berkewajiban pula memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.
"Kontrak ini bisa putus jika pemerintah tak memberikan kemanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya," katanya.
Menurut dia, ekonomi menjadi tantangan utama yang dapat merusak nilai Bhineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia dan membuat bangsa ini bergejolak. Ancaman itu dikatakanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan perekonomian negara.
Tito mengaku berusaha mendorong pemerintah untuk meningkatkan program yang da[at mendorong masyarakat agar lebih terdidik. "Faktor penting dan tantangan bangsa Indonesia, adalah pemerataan pembangunannya," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, nilai Bhineka Tunggal Ika dapat terjaga dengan baik. Sistem pencegahan konflik sosial, suku, agama dan ras terus diperkuat.
"Kita boleh berpendapat bahwa masalah ideologi, kultur, dan keamanan adalah masalah genting, tapi saya berpendapat masalah penting semua itu adalah ekonomi," tutur Tito saat memberikan kuliah umum bertema Tantangan Kebinekaan dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/2017).
Tito mengakui sampai kini pemerintah belum berhasil memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. "Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka pemerintah kita belum berhasil untuk memberikan kesejahteraan secara merata. Jurang kesenjangan masih sangat tinggi," tuturnya.
Kesenjangan sosial dikatakannya dapat terlihat kota-kota besar. Gedung tinggi dan mobil mewah berdampingan dengan permukiman kumuh.
Mengutip filsuf Prancis Jean Jacques Rousseau, Kapolri mengatakan pemerintah dan rakyat memiliki kontrak sosial.
Melalui kontrak sosial, kata dia, pemerintah wajib memberikan perintah kepada rakyat, tapi berkewajiban pula memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.
"Kontrak ini bisa putus jika pemerintah tak memberikan kemanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya," katanya.
Menurut dia, ekonomi menjadi tantangan utama yang dapat merusak nilai Bhineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia dan membuat bangsa ini bergejolak. Ancaman itu dikatakanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan perekonomian negara.
Tito mengaku berusaha mendorong pemerintah untuk meningkatkan program yang da[at mendorong masyarakat agar lebih terdidik. "Faktor penting dan tantangan bangsa Indonesia, adalah pemerataan pembangunannya," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, nilai Bhineka Tunggal Ika dapat terjaga dengan baik. Sistem pencegahan konflik sosial, suku, agama dan ras terus diperkuat.
(dam)
