Golkar Tak Akan Bela Kader Terlibat Kasus Korupsi E-KTP
Senin, 06 Maret 2017 - 13:58 WIB
Golkar Tak Akan Bela Kader Terlibat Kasus Korupsi E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar tidak bakal melindungi kadernya yang terlibat kasus korupsi, termasuk korupsi pengadaan e-KTP. Pasalnya, Golkar konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi.
"Golkar tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat korupsi. Tanpa terkecuali, siapa pun kader Golkar," kata Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Yorrys Raweyai, Senin (6/3/2017).
Kata Yorrys, saat Jusuf Kalla (JK) memimpin partai berlambang pohon beringin itu pun pernah menegaskan konsistensi pemberantasan korupsi.
"Waktu zaman Pak JK beliau mengatakan, jangan jadikan Golkar tempat persembunyian para koruptor. Jadi ini prinsip yang dipegang Golkar pascareformasi, dan kami mendukung KPK," imbuhnya.
Dia pun tak mempersoalkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai banyak pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP bakal diungkap dalam persidangan perkara itu.
"KPK harus punya prinsip, kita dukung KPK bersama-sama lawan korupsi. Saya bangga kepada KPK yang menyatakan akan kena nama-nama besar tokoh politik, bahwa ini sebenarnya imbauan agar bersama-sama melawan korupsi," pungkasnya.
Diketahui, persidangan kasus e-KTP bakal digelar pada Kamis 9 Maret 2017 nanti. KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.
"Golkar tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat korupsi. Tanpa terkecuali, siapa pun kader Golkar," kata Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Yorrys Raweyai, Senin (6/3/2017).
Kata Yorrys, saat Jusuf Kalla (JK) memimpin partai berlambang pohon beringin itu pun pernah menegaskan konsistensi pemberantasan korupsi.
"Waktu zaman Pak JK beliau mengatakan, jangan jadikan Golkar tempat persembunyian para koruptor. Jadi ini prinsip yang dipegang Golkar pascareformasi, dan kami mendukung KPK," imbuhnya.
Dia pun tak mempersoalkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai banyak pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP bakal diungkap dalam persidangan perkara itu.
"KPK harus punya prinsip, kita dukung KPK bersama-sama lawan korupsi. Saya bangga kepada KPK yang menyatakan akan kena nama-nama besar tokoh politik, bahwa ini sebenarnya imbauan agar bersama-sama melawan korupsi," pungkasnya.
Diketahui, persidangan kasus e-KTP bakal digelar pada Kamis 9 Maret 2017 nanti. KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.
(maf)
