Panglima TNI: Nawacita Omong Kosong Jika Korupsi Masih Terjadi
Panglima TNI: Nawacita Omong Kosong Jika Korupsi Masih Terjadi
A
A
A
TANGERANG - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengemukakan jika lembaga yang dipimpinnya berkomitmen melaksanakan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas segala praktik korupsi, khususnya yang terjadi di internal TNI.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Pelatihan Bersama sejumlah lembaga negara mengenai peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Santika Bintaro, Jalan Prof Dr Satrio Blok B7-A3-01, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Senin (27/2/2017).
"Alhamdulillah ada peningkatan jumlah personel TNI yang mengikuti pelatihan pada tahun ini, mencapai 50 peserta. Itu salah satu bukti keseriusan kami untuk memberantas korupsi sesuai program Nawacita pemerintah, karena Nawacita hanya akan jadi omong kosong belaka jika ternyata praktik korupsi itu masih terjadi," terangnya.
Gatot menambahkan, selama ini lembaganya mengawasi ketat segala praktik yang membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Menurutnya lagi, beberapa kasus korupsi di tubuh TNI tidak hanya selalu dilakukan oleh oknum militer, namun juga melibatkan pihak sipil maupun swasta.
"Kita terbuka untuk mengawasi praktik itu, dan perlu diingat bahwa korupsi yang berhasil kita ungkap tidak hanya dilakukan oleh oknum TNI, tapi juga ada keterlibatan pihak sipil. Saya tegaskan, jika ada oknum TNI yang terbukti melakukan itu hukumannya harus diperberat, semoga akan banyak lagi kasus yang kita ungkap ke depannya," tegas orang nomor satu di tubuh TNI itu.
Total sebanyak 172 peserta mengikuti pelatihan bersama yang dihelat hingga tanggal 3 Maret 2017. Nampak hadir, Menko Polhukam Wiranto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, serta perwakilan lembaga lainnya seperti OJK, BPK, BPKP, PPATK, dan Kejagung.
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik komitmen panglima TNI dalam bersinergi untuk memerangi korupsi. Kerja sama itu dinilainya akan memicu percepatan (Trigger Mechanism) proses penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.
"Kami apresiasi banyaknya peserta dari TNI dalam pelatihan bersama ini, hal itu menunjukkan komitmen dari TNI untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi di segala bidang," tuturnya saat menggelar keterangan pers.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Pelatihan Bersama sejumlah lembaga negara mengenai peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Santika Bintaro, Jalan Prof Dr Satrio Blok B7-A3-01, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Senin (27/2/2017).
"Alhamdulillah ada peningkatan jumlah personel TNI yang mengikuti pelatihan pada tahun ini, mencapai 50 peserta. Itu salah satu bukti keseriusan kami untuk memberantas korupsi sesuai program Nawacita pemerintah, karena Nawacita hanya akan jadi omong kosong belaka jika ternyata praktik korupsi itu masih terjadi," terangnya.
Gatot menambahkan, selama ini lembaganya mengawasi ketat segala praktik yang membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Menurutnya lagi, beberapa kasus korupsi di tubuh TNI tidak hanya selalu dilakukan oleh oknum militer, namun juga melibatkan pihak sipil maupun swasta.
"Kita terbuka untuk mengawasi praktik itu, dan perlu diingat bahwa korupsi yang berhasil kita ungkap tidak hanya dilakukan oleh oknum TNI, tapi juga ada keterlibatan pihak sipil. Saya tegaskan, jika ada oknum TNI yang terbukti melakukan itu hukumannya harus diperberat, semoga akan banyak lagi kasus yang kita ungkap ke depannya," tegas orang nomor satu di tubuh TNI itu.
Total sebanyak 172 peserta mengikuti pelatihan bersama yang dihelat hingga tanggal 3 Maret 2017. Nampak hadir, Menko Polhukam Wiranto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, serta perwakilan lembaga lainnya seperti OJK, BPK, BPKP, PPATK, dan Kejagung.
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik komitmen panglima TNI dalam bersinergi untuk memerangi korupsi. Kerja sama itu dinilainya akan memicu percepatan (Trigger Mechanism) proses penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.
"Kami apresiasi banyaknya peserta dari TNI dalam pelatihan bersama ini, hal itu menunjukkan komitmen dari TNI untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi di segala bidang," tuturnya saat menggelar keterangan pers.
(kri)
Explore More