Pemerintah Dinilai Politis Jika Tebang Pilih Selesaikan Kasus Hoax
Selasa, 21 Februari 2017 - 00:55 WIB
Pemerintah Dinilai Politis Jika Tebang Pilih Selesaikan Kasus Hoax
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR El Nino Mohi menyatakan, pemerintah tidak boleh tebang pilih terkait penyelesaian dan penertiban hoax di Indonesia, terutama yang beredar saat Pilgub DKI Jakarta.
"Pemerintah harus sesuaikan dengan kebijakan menertibkan hoax. Jangan ada tebang pilih dalam memberantasnya nanti dinilai sangat politis," ucapnya (20/12) saat dihubungi.
Menurut dia, sejak awal kebijakan pemerintah memberantas hoax dengan membentuk badan siber nasional dan segala mekanismenya dinilai tidak punya niat yang baik. Bahkan tidak jelas tujuan utamanya.
"Niatnya saja belum jelas apa yang ingin dicapai dengan pembentukan BSN dan penertiban hoax ini, maka masyarakat menilai akan politis," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani juga menyoroti kejanggalan tersebut. Dia akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolri dalam rapat kerja yang akan di gelar Komisi III, Rabu mendatang.
"Intinya semua persoalan hukum kalau dilakukan proses harus berbasis persamaan di depan hukum, tidak bisa dipilih ini atau itu. Kami komisi III banyak terima masukan dan keluhan ini dan akan kami bahas," tegasnya.
"Pemerintah harus sesuaikan dengan kebijakan menertibkan hoax. Jangan ada tebang pilih dalam memberantasnya nanti dinilai sangat politis," ucapnya (20/12) saat dihubungi.
Menurut dia, sejak awal kebijakan pemerintah memberantas hoax dengan membentuk badan siber nasional dan segala mekanismenya dinilai tidak punya niat yang baik. Bahkan tidak jelas tujuan utamanya.
"Niatnya saja belum jelas apa yang ingin dicapai dengan pembentukan BSN dan penertiban hoax ini, maka masyarakat menilai akan politis," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani juga menyoroti kejanggalan tersebut. Dia akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolri dalam rapat kerja yang akan di gelar Komisi III, Rabu mendatang.
"Intinya semua persoalan hukum kalau dilakukan proses harus berbasis persamaan di depan hukum, tidak bisa dipilih ini atau itu. Kami komisi III banyak terima masukan dan keluhan ini dan akan kami bahas," tegasnya.
(wib)
