Mendagri Akui Tensi Politik di Ibu Kota Tinggi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui adanya potensi konflik atau kerawanan di sejumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 15 Februari 2017.

Tjahjo mengakui salah satunya DKI Jakarta. Menurut dia, tensi politik di Ibukota cukup tinggi. "Apapun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Tjahjo saat akan mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (6/2/2017).

Menurut dia, persiapan yang dilakukan jajaran Polri, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah maksimal.

"Karena sukses pilkada itu satu, partisipasi politik maksimal. Kedua, PNS, TNI, Polri nya netral. Ketiga, tidak ada politik uang," tuturnya.

Tjahjo juga menyatakan informasi adanya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ganda di media sosial (medsos) tidak benar.

Dia mengaku sudah menelurusi dan mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya yang menginformasikan e-KTP ganda tidak pernah ada.

"Itu sudah kita klarifikasi, dalam tempo dua detik itu sudah ketahuan. Dia menggunakan identitas orang lain, pasang foto," tuturnya.