Komnas HAM Diundang Menko Polhukam Bahas Pelanggaran HAM Berat
Senin, 30 Januari 2017 - 13:19 WIB
Komnas HAM Diundang Menko Polhukam Bahas Pelanggaran HAM Berat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memimpin rapat konsultasi dengan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siang ini.
Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pihaknya telah mendapat undangan untuk mengikuti rapat konsultasi tersebut. Menurutnya, rapat konsultasi akan membahas masalah kasus pelanggaran HAM berat.
"Kita dapat undangan dari menko (Wiranto) hari ini jam 02.30 WIB, agendanya pembahasan kasus pelanggaran HAM yang berat," jelas Nur Kholis saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Nur Kholis melanjutkan, selain membahas masalah pelanggaran HAM berat, pihaknya mengaku belum tahu apa saja yang akan dibahas bersama Wiranto. Termasuk dia belum mengetahui secara pasti apakah nantinya juga akan dibahas masalah Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang dibentuk pemerintah.
"Kita belum tau (akan membahas DKN). Saya akan ikut hadir," ucapnya.
Seperti diberitakan pemerintah menginisiasi pembentukan DKN. Lembaga baru itu telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet paripurna di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Nantinya badan ini akan menjadi penengah bagi konflik yang terjadi antarmasyarakat, di mana konflik itu nantinya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Wiranto pernah berpendapat, DKN ini nantinya akan menggantikan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang sudah ditolak pembentukannya oleh Mahkamah Kontitusi (MK).
Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pihaknya telah mendapat undangan untuk mengikuti rapat konsultasi tersebut. Menurutnya, rapat konsultasi akan membahas masalah kasus pelanggaran HAM berat.
"Kita dapat undangan dari menko (Wiranto) hari ini jam 02.30 WIB, agendanya pembahasan kasus pelanggaran HAM yang berat," jelas Nur Kholis saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Nur Kholis melanjutkan, selain membahas masalah pelanggaran HAM berat, pihaknya mengaku belum tahu apa saja yang akan dibahas bersama Wiranto. Termasuk dia belum mengetahui secara pasti apakah nantinya juga akan dibahas masalah Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang dibentuk pemerintah.
"Kita belum tau (akan membahas DKN). Saya akan ikut hadir," ucapnya.
Seperti diberitakan pemerintah menginisiasi pembentukan DKN. Lembaga baru itu telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet paripurna di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Nantinya badan ini akan menjadi penengah bagi konflik yang terjadi antarmasyarakat, di mana konflik itu nantinya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Wiranto pernah berpendapat, DKN ini nantinya akan menggantikan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang sudah ditolak pembentukannya oleh Mahkamah Kontitusi (MK).
(kri)
