Pendidikan Tinggi Tak Jamin Bebas Paham Radikal
Jum'at, 27 Januari 2017 - 22:22 WIB
Pendidikan Tinggi Tak Jamin Bebas Paham Radikal
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan tinggi dan latar belakang baik tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari paham radikal dan terorisme.
Kasus deportasi mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Triyono Utomo Abdul Bakti dari Suriah karena diduga hendak bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dinilai bisa menjadi bukti. (Baca juga: Polisi Usut Sponsor Eks Pejabat Kemenkeu Masuk ISIS)
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, kabar pendeportasian mantan pejabat Kemenkeu yang ingin bergabung dengan ISIS di Turki mengejutkan.
Menurut dia, bagaimana mungkin seseorang dengan jabatan tinggi dan pendidikan tinggi bisa tergiur untuk membawa keluarganya bergabung dengan ISIS.
"Namun, pendidikan tinggi dan latar belakang yang baik bukan berarti orang tersebut terbebas dari paham radikal dan terorisme," kata Charles saat dihubungi wartawan, Jumat (27/1/2017).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, intoleransi adalah pintu masuk bagi pembentukan paham radikalisme dan gerakan teror.
"Saya percaya hanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, aparat intelijen dan institusi pemerintah terkait bisa melindungi Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme," tuturnya.
Kasus deportasi mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Triyono Utomo Abdul Bakti dari Suriah karena diduga hendak bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dinilai bisa menjadi bukti. (Baca juga: Polisi Usut Sponsor Eks Pejabat Kemenkeu Masuk ISIS)
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, kabar pendeportasian mantan pejabat Kemenkeu yang ingin bergabung dengan ISIS di Turki mengejutkan.
Menurut dia, bagaimana mungkin seseorang dengan jabatan tinggi dan pendidikan tinggi bisa tergiur untuk membawa keluarganya bergabung dengan ISIS.
"Namun, pendidikan tinggi dan latar belakang yang baik bukan berarti orang tersebut terbebas dari paham radikal dan terorisme," kata Charles saat dihubungi wartawan, Jumat (27/1/2017).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, intoleransi adalah pintu masuk bagi pembentukan paham radikalisme dan gerakan teror.
"Saya percaya hanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, aparat intelijen dan institusi pemerintah terkait bisa melindungi Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme," tuturnya.
(dam)
