Demokrat: Masa SBY Enggak Boleh Prihatin dengan Kondisi Bangsa
Senin, 23 Januari 2017 - 12:47 WIB
Demokrat: Masa SBY Enggak Boleh Prihatin dengan Kondisi Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai keliru melarang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan masalah hoax atau berita bohong di Twitter. Pasalnya, persoalan hoax mapun fitnah tidak boleh dibiarkan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, SBY menyampaikan kicauan di media sosial (medsos), hanya di momen tertentu.
"Jadi, keliru kalau terlalu banyak, masa enggak boleh prihatin. Masa mau dibiarkan," ujar Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Kata Syarief, cuitan SBY terkait banyaknya hoax merupakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa belakangan ini. Sebab, berita bohong alias hoax maupun fitnah belakangan ini semakin merajalela. "Ini kan bentuk keprihatinan. Bagus kalau disampaikan, masa enggak boleh," tutur anggota Komisi I DPR ini.
Dia menambahkan, mengatasi persoalan banyaknya hoax merupakan tugas pemerintah selaku pemilik kekuasaan di negeri ini.
"Kami kan partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Jadi tentunya jalurnya ke sana atau ke DPR. Komisi terkait, itu saja. Kecuali kalau kami partai pemerintah, bisa disampaikan langsung," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, SBY menyampaikan kicauan di media sosial (medsos), hanya di momen tertentu.
"Jadi, keliru kalau terlalu banyak, masa enggak boleh prihatin. Masa mau dibiarkan," ujar Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Kata Syarief, cuitan SBY terkait banyaknya hoax merupakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa belakangan ini. Sebab, berita bohong alias hoax maupun fitnah belakangan ini semakin merajalela. "Ini kan bentuk keprihatinan. Bagus kalau disampaikan, masa enggak boleh," tutur anggota Komisi I DPR ini.
Dia menambahkan, mengatasi persoalan banyaknya hoax merupakan tugas pemerintah selaku pemilik kekuasaan di negeri ini.
"Kami kan partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Jadi tentunya jalurnya ke sana atau ke DPR. Komisi terkait, itu saja. Kecuali kalau kami partai pemerintah, bisa disampaikan langsung," pungkasnya.
(maf)
