DPR: Masyarakat Tak Restui Pulau Terpencil Dikelola Asing

JAKARTA - Masyarakat diyakini tidak menghendaki ‎rencana Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terpencil kepada negara asing‎.

"Masyarakat banyak menolak, artinya bukan kehendak masyarakat," kata Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan saat dihubungi wartawan, Jumat (20/1/2017). (Baca juga: Pengelolaan Pulau oleh Asing Picu Masalah Baru)

Dia juga mengatakan tidak sepakat dengan rencana pemerintah itu. "Bagaimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika diserahkan ke asing," ujarnya.

Dia mengatakan, lebih baik pemerintah membangun potensi pariwisata yang sudah ada, seperti Danau Toba dan Pulau Komodo ketimbang menyerahkan pulau terpencil ke negara asing.

Menurut dia, masih banyak potensi ‎pariwisata di Indonesia yang belum dioptimalkan. "Karena kan pulau baru benar-benar tidak ada infrastruktur, kayak di perbatasan saja, banyak petugas dan penjagaan ketat aja masih banyak penyelundupan barang-barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita tidak jangkau dan jangkauannya terlalu jauh, jangan dibuat-buat seperti itu," tuturnya.

Kendati demikian, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, rencana pemerintah itu harus disesuai dengan undang-undang.

"Kita usahakan kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal ada kerjasama, jangan kelola asing semua atau dilepas langsung ke asing, juga perlu konsultasi ke masyarakat sekitar, jangan justru ada penolakan," tuturnya.