Selama 2016, Pemerintah Blokir 800 Ribu Situs Abal-abal

Sabtu, 07 Januari 2017 - 17:33 WIB
Selama 2016, Pemerintah...
Selama 2016, Pemerintah Blokir 800 Ribu Situs Abal-abal
A A A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku telah memblokir ratusan ribu situs di internet hingga Desember 2016.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemblokiran didasarkan pada laporan masyarakat yang menganggap situs-situs tertentu sebagai penebar konten negatif.

"Hampir 800.000 yang laporan masuk sudah jadi data base kami. Wajib dilakukan pemblokiran. Sudah sebanyak itu juga yang diblokir," kata Pangerapan dalam Diskusi Polemik Sindotrijaya yang bertajuk 'Media Sosial, Hoax dan Kita' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Pangerapan menjelaskan, pemblokiran situs dilakukan lantaran dinilai memuat konten negatif, di antaranya konten bernada provokatif dan menyebarkan paham radikal, serta berita bohong.

Pemblokiran ini, lanjut Pangerapan, merupakan sikap tegas pemerintah dan diharapakn sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat, khususnya dalam bertransaski atau berkomunikasi di jagat maya. "Data kami menyebutkan masih ada sekitar 43.000 situs abal-abal masih beropasi," kata Pangerapan.

Meski telah memblokir 800.000 situs, Pangerapan membantah, pihaknya memblokir media-media berkonten jurnalistik. Menurutnya, situs-situs yang diblokir banyak mirip dengan media jurnalistik yang bergerak di ranah online.

"Kita belum pernah blokir media jurnalistik, yang mengaku media jurnalistik iya. Kalau yang mengaku media jurnalistik, ikuti kaidahnya," kata Pangerapan.
(mhd)
Berita Terkait
Jadi Alat Propaganda,...
Jadi Alat Propaganda, DPD: Hoaks Ancam Persatuan Bangsa
Percepatan Teknologi...
Percepatan Teknologi Dorong Transformasi Media Sosial
Media Punya Peran Penting...
Media Punya Peran Penting Menjaga Kredibilitas Informasi
Peran IT dan Media Sosial...
Peran IT dan Media Sosial di Bidang Hukum di Mata Advokat Senior Stefanus Gunawan
Hoax dan Ujaran Kebencian...
Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Jadi Ancaman Demokrasi
Pengamat Sebut Influencer...
Pengamat Sebut Influencer Dibutuhkan untuk Sampaikan Informasi
Berita Terkini
Jaga Kredibilitas Negara,...
Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Pakai Rompi Oranye usai Ditetapkan Tersangka
Tiyo Ardianto Tolak...
Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Meritokrasi di TNI,...
Meritokrasi di TNI, Kapuspen: Jabatan Tak Ditentukan seperti Urut Kacang Tapi Kompetensi
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved