Komisi I DPR Dukung Penindakan Situs dan Medsos Melanggar UU
Kamis, 05 Januari 2017 - 16:34 WIB
Komisi I DPR Dukung Penindakan Situs dan Medsos Melanggar UU
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Evita Nursanty mendukung upaya pemerintah melakukan tindakan terhadap situs dan konten media sosial (medsos) yang dinilai melanggar undang-undang (UU).
"Saya mendukung tindakan tegas dan terukur terhadap situs-situs maupun media elektronik termasuk akun media sosial yang menyebarkan kebencian, adu domba, hoax, dan berkonten negatif yang membahayakan bangsa, negara, dan persatuan dan kesatuan kita," kata Evita di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Evita, pemerintah diberikan kewenangan oleh UU untuk memelihara harmoni kebangsaan, seperti diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Dalam hal ini Kemenkominfo tidak sendirian tapi juga ada lembaga negara lain yang terlibat termasuk operator dan Internet Service Provider (ISP). Jadi ini bukan tindakan yang serta merta tapi tentunya saya yakin sudah di-tracking," sambung Evita.
Dikatakannya, upaya blokir situs sangat penting karena situs tertentu berkonten negatif dan melanggar UU, seringkali dibuat demi motif tertentu yang kemudian akan berpengaruh luas, karena dijadikan sebagai bahan share ke medsos, seakan menjadi sebuah kebenaran dan karya jurnalistik yang baik.
Dia juga meyakini, pemblokiran situs tidak ada kaitannya dengan ajaran agama tertentu tapi lebih dari sebuah upaya untuk memelihara harmoni kebangsaan dan mencegah politisasi isu SARA menjadi komoditas untuk mencapai tujuan politik sempit.
"Kita sama-sama membahas UU ITE dan sepakat 100 persen soal SARA ini harus dijaga dan itu sebabnya, dalam revisi UU ITE Pasal soal SARA yakni Pasal 28 dan 45 itu tidak diubah sedikitpun kecuali terkait Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Jadi aneh saja kalau ada yang pura-pura tidak tahu," ujarnya.
Dikatakan, bangsa ini punya aturan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan media cyber.
Mengutip Pasal 40 UU ITE, Evita menyebut bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Saya mendukung tindakan tegas dan terukur terhadap situs-situs maupun media elektronik termasuk akun media sosial yang menyebarkan kebencian, adu domba, hoax, dan berkonten negatif yang membahayakan bangsa, negara, dan persatuan dan kesatuan kita," kata Evita di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Evita, pemerintah diberikan kewenangan oleh UU untuk memelihara harmoni kebangsaan, seperti diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Dalam hal ini Kemenkominfo tidak sendirian tapi juga ada lembaga negara lain yang terlibat termasuk operator dan Internet Service Provider (ISP). Jadi ini bukan tindakan yang serta merta tapi tentunya saya yakin sudah di-tracking," sambung Evita.
Dikatakannya, upaya blokir situs sangat penting karena situs tertentu berkonten negatif dan melanggar UU, seringkali dibuat demi motif tertentu yang kemudian akan berpengaruh luas, karena dijadikan sebagai bahan share ke medsos, seakan menjadi sebuah kebenaran dan karya jurnalistik yang baik.
Dia juga meyakini, pemblokiran situs tidak ada kaitannya dengan ajaran agama tertentu tapi lebih dari sebuah upaya untuk memelihara harmoni kebangsaan dan mencegah politisasi isu SARA menjadi komoditas untuk mencapai tujuan politik sempit.
"Kita sama-sama membahas UU ITE dan sepakat 100 persen soal SARA ini harus dijaga dan itu sebabnya, dalam revisi UU ITE Pasal soal SARA yakni Pasal 28 dan 45 itu tidak diubah sedikitpun kecuali terkait Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Jadi aneh saja kalau ada yang pura-pura tidak tahu," ujarnya.
Dikatakan, bangsa ini punya aturan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan media cyber.
Mengutip Pasal 40 UU ITE, Evita menyebut bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(maf)
