Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat Atasi Intoleransi di Medsos
Rabu, 04 Januari 2017 - 15:59 WIB
Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat Atasi Intoleransi di Medsos
A
A
A
JAKARTA - Media sosial (medsos) menjadi ranah yang paling krusial untuk menimbulkan perpecahan. Intoleransi yang sangat massif terjadi di medsos harus dituntaskan dengan serius.
"Belakangan ini mulai sangat terlihat adanya intoleransi antarumat beragama dan peredarannya begitu massif di media sosial," kata Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Ricky Margono, di Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.
Menurutnya, toleransi dan kebangsaan sangat jelas diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Pemerintah sebagai pengemban amanat konstitusi harus menjamin setiap warga negara.
Karenanya, Ricky berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi permasalahan intoleransi tersebut. "Anehnya pemerintah hanya terlihat pasif menanggapinya. Padahal ini bukan hal yang sepele. Ini merupakan potensi pemecah belah bangsa," tegas Ricky.
Jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat, maka permasalahan ini akan meluas dan tidak hanya menyinggung masalah agama.
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi permasalahan intoleransi ini, karena bisa berakibat fatal bagi kelangsungan bangsa," ujarnya.
Potensi perpecahan juga bisa terjadi akibat berita bohong (hoax) yang lagi-lagi marak di media sosial. Pasalnya masyarakat sulit membedakan antara berita yang sesuai fakta dengan yang fiktif.
"Kekisruhan akan terjadi. Bahkan yang terburuk adalah perpecahan bangsa akibat berita bohong tersebut," tambah Ricky.
Tak hanya sampai di situ, dampak buruk dari perpecahan juga akan memengaruhi ekonomi, keamanan, dan tidak ada rasa kebangsaan.
"Karenanya pemerintah harus mengambil langkah konkret penyelamatan. Jangan lamban untuk melakukan hal tersebut," lanjutnya.
"Belakangan ini mulai sangat terlihat adanya intoleransi antarumat beragama dan peredarannya begitu massif di media sosial," kata Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Ricky Margono, di Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.
Menurutnya, toleransi dan kebangsaan sangat jelas diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Pemerintah sebagai pengemban amanat konstitusi harus menjamin setiap warga negara.
Karenanya, Ricky berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi permasalahan intoleransi tersebut. "Anehnya pemerintah hanya terlihat pasif menanggapinya. Padahal ini bukan hal yang sepele. Ini merupakan potensi pemecah belah bangsa," tegas Ricky.
Jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat, maka permasalahan ini akan meluas dan tidak hanya menyinggung masalah agama.
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi permasalahan intoleransi ini, karena bisa berakibat fatal bagi kelangsungan bangsa," ujarnya.
Potensi perpecahan juga bisa terjadi akibat berita bohong (hoax) yang lagi-lagi marak di media sosial. Pasalnya masyarakat sulit membedakan antara berita yang sesuai fakta dengan yang fiktif.
"Kekisruhan akan terjadi. Bahkan yang terburuk adalah perpecahan bangsa akibat berita bohong tersebut," tambah Ricky.
Tak hanya sampai di situ, dampak buruk dari perpecahan juga akan memengaruhi ekonomi, keamanan, dan tidak ada rasa kebangsaan.
"Karenanya pemerintah harus mengambil langkah konkret penyelamatan. Jangan lamban untuk melakukan hal tersebut," lanjutnya.
(maf)
