Dapat Gedung Baru, KPU Berharap Bisa Kerja Lebih Maksimal
Selasa, 27 Desember 2016 - 15:05 WIB
Dapat Gedung Baru, KPU Berharap Bisa Kerja Lebih Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini meresmikan penggunaan kantor baru di bilangan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat (Jakpus).
Kantor perwakilan yang salah satunya akan digunakan untuk bagian diklat sumber daya manusia (SDM) tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kerja penyelenggara dalam menjalankan tugas kepemiluan.
"Mudah-mudahan dengan kantor ini tidak hanya menambah ruang untuk memfasilitasi kegiatan atau program KPU, tapi juga semangat baru KPU supaya bisa menjalankan tugas dan kewenangan semakin produktif," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro, Selasa (27/12/2016).
Juri mengatakan, kebutuhan KPU akan ketersediaan gedung yang representatif telah lama diajukan ke pemerintah. Namun dengan adanya moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan pemerintah, membuat rencana tersebut tertunda.
Dia menggambarkan kondisi saat ini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pegawai yang mencapai 500 orang, ditambah tugas dan wewenang penyelenggara pemilu yang kompleks dan membutuhkan ruang yang cukup besar.
"Memang akhirnya KPU harus memutuskan meminta kantor baru supaya produktif," kata Juri.
Untuk diketahui kantor baru KPU ini, adalah gedung milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak terpakai. Penggunaannya diserahkan kepada KPU setelah mengajukan surat kepada pemerintah, Januari 2015 silam.
Gedung seluas 1.862 m2 tersebut akan digunakan untuk kebutuhan SDM sekaligus inspektorat. "Mudah-mudahan beban kerja yang semakin kompleks bisa kita tangani dengan baik," tutup Juri.
Kantor perwakilan yang salah satunya akan digunakan untuk bagian diklat sumber daya manusia (SDM) tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kerja penyelenggara dalam menjalankan tugas kepemiluan.
"Mudah-mudahan dengan kantor ini tidak hanya menambah ruang untuk memfasilitasi kegiatan atau program KPU, tapi juga semangat baru KPU supaya bisa menjalankan tugas dan kewenangan semakin produktif," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro, Selasa (27/12/2016).
Juri mengatakan, kebutuhan KPU akan ketersediaan gedung yang representatif telah lama diajukan ke pemerintah. Namun dengan adanya moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan pemerintah, membuat rencana tersebut tertunda.
Dia menggambarkan kondisi saat ini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pegawai yang mencapai 500 orang, ditambah tugas dan wewenang penyelenggara pemilu yang kompleks dan membutuhkan ruang yang cukup besar.
"Memang akhirnya KPU harus memutuskan meminta kantor baru supaya produktif," kata Juri.
Untuk diketahui kantor baru KPU ini, adalah gedung milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak terpakai. Penggunaannya diserahkan kepada KPU setelah mengajukan surat kepada pemerintah, Januari 2015 silam.
Gedung seluas 1.862 m2 tersebut akan digunakan untuk kebutuhan SDM sekaligus inspektorat. "Mudah-mudahan beban kerja yang semakin kompleks bisa kita tangani dengan baik," tutup Juri.
(maf)
