DPR Akan Panggil Menkumham Tanya Soal Banyaknya WNA China Ilegal
Kamis, 22 Desember 2016 - 04:50 WIB
DPR Akan Panggil Menkumham Tanya Soal Banyaknya WNA China Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Persoalan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China akibat kebijakan bebas visa akan ditanyakan Komisi III DPR kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly awal 2017 mendatang. Terutama jumlah wisatawan mancanegara yang tidak kunjung kembali ke negara masing-masing.
"Kemarin kebetulan saya sebagai pimpinan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri), dan kami pun konsen di masalah keimigrasian," ujar Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016). Di sana pihaknya mengunjungi tiga dari tujuh pelabuhan di Kepri.
"Yang menjadi pertanyaan kami kepada kepala keimigrasian di sana, kalau masuk 700-800 (wisatawan) dari Singapura atau Malaysia, kembalinya berapa itu kan begitu," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Kepala Keimigrasian di sana pun menjawab paling banyak 300 wisatawan mancanegara yang kembali ke negara asal.
"Nah terus sisanya kemana?, masuk 800, kembali 300, masih ada sisa 500, nah ini kemana? Mereka mengatakan, mungkin di pelabuhan lain," ungkapnya. Jawaban pihak Imigrasi setempat pun menjadi pertanyaan pihaknya kepada Menkumham Yasonna Laoly.
"Dengan temuan ini kami akan bicara dengan saudara Menteri Hukum dan HAM, bagaimana mereka menyikapi situasi seperti ini. Apakah nanti bisa online? Misalnya si A, si B dan si C yang masuk dari Batam Center dan kita bisa melakukan data mereka keluar dari pelabuhan atau terminal mana," paparnya. Rencananya, Menkumham Yasonna Laoly akan dipanggil Komisi III DPR setelah reses DPR nanti.
"Kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM, dan menanyakan bagaimana sih sistem online mereka ini, apakah bisa terdeteksi, karena kan kalau menurut kepala imigrasi di Batam Center dan di Sekupang, itu kebanyakan orang warga negara asing China," pungkasnya.
"Kemarin kebetulan saya sebagai pimpinan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri), dan kami pun konsen di masalah keimigrasian," ujar Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016). Di sana pihaknya mengunjungi tiga dari tujuh pelabuhan di Kepri.
"Yang menjadi pertanyaan kami kepada kepala keimigrasian di sana, kalau masuk 700-800 (wisatawan) dari Singapura atau Malaysia, kembalinya berapa itu kan begitu," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Kepala Keimigrasian di sana pun menjawab paling banyak 300 wisatawan mancanegara yang kembali ke negara asal.
"Nah terus sisanya kemana?, masuk 800, kembali 300, masih ada sisa 500, nah ini kemana? Mereka mengatakan, mungkin di pelabuhan lain," ungkapnya. Jawaban pihak Imigrasi setempat pun menjadi pertanyaan pihaknya kepada Menkumham Yasonna Laoly.
"Dengan temuan ini kami akan bicara dengan saudara Menteri Hukum dan HAM, bagaimana mereka menyikapi situasi seperti ini. Apakah nanti bisa online? Misalnya si A, si B dan si C yang masuk dari Batam Center dan kita bisa melakukan data mereka keluar dari pelabuhan atau terminal mana," paparnya. Rencananya, Menkumham Yasonna Laoly akan dipanggil Komisi III DPR setelah reses DPR nanti.
"Kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM, dan menanyakan bagaimana sih sistem online mereka ini, apakah bisa terdeteksi, karena kan kalau menurut kepala imigrasi di Batam Center dan di Sekupang, itu kebanyakan orang warga negara asing China," pungkasnya.
(sms)
