Menaker Akui Kemampuan dan Keterampilan TKI Masih Rendah
Senin, 19 Desember 2016 - 15:22 WIB
Menaker Akui Kemampuan dan Keterampilan TKI Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih sangat rendah, sebab banyak TKI yang hanya ditampung tanpa dilatih sebelum diberangkatkan.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri sangat melarang para TKI itu berangkat ke negara penempatan, tanpa mempunyai keterampilan.
Menurut Hanif, sebab jika sudah memiliki keterampilan dan mengantongi informasi yang cukup dari dalam negeri, maka risiko akan bisa dikurangi.
Hanif menjelaskan, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta untuk merumuskan model pelatihan TKI.
Diakuinya, TKI yang belum berangkat sebelumnya ada di penampungan. Ketika di penampungan inilah seharusnya para TKI dilatih.
“Ini sedang dirumuskan skema pelatihan, sehingga kita pastikan calon TKI memiliki skill. Jadi, mereka bukan hanya sekadar ditampung, tapi benar-benar dilatih,” kata Hanif di Jakarta, Senin (19/12/2016).
Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pada prinsipnya tenaga kerja mempunyai hak untuk bekerja di mana saja.
Tugas pemerintahlah yang harus memfasilitasi dan memastikan proses penempatan, perlindungan dan tata kelola menjadi lebih baik.
Dari sisi regulasi katanya, pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6/2012 yang isinya ratifikasi konvensi buruh migran. Hanif menekankan, di antara negara ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang meratifikasi konvensi tersebut.
"Pemerintah juga akan menyederhanakan tata kelola migrasi. Lalu distribusi informasi yang memadai, standarisasi dan akreditasi kelembagaan, pengawasan yang keras dan konsisten serta advokasi bagi tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri," terangnya.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri sangat melarang para TKI itu berangkat ke negara penempatan, tanpa mempunyai keterampilan.
Menurut Hanif, sebab jika sudah memiliki keterampilan dan mengantongi informasi yang cukup dari dalam negeri, maka risiko akan bisa dikurangi.
Hanif menjelaskan, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta untuk merumuskan model pelatihan TKI.
Diakuinya, TKI yang belum berangkat sebelumnya ada di penampungan. Ketika di penampungan inilah seharusnya para TKI dilatih.
“Ini sedang dirumuskan skema pelatihan, sehingga kita pastikan calon TKI memiliki skill. Jadi, mereka bukan hanya sekadar ditampung, tapi benar-benar dilatih,” kata Hanif di Jakarta, Senin (19/12/2016).
Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pada prinsipnya tenaga kerja mempunyai hak untuk bekerja di mana saja.
Tugas pemerintahlah yang harus memfasilitasi dan memastikan proses penempatan, perlindungan dan tata kelola menjadi lebih baik.
Dari sisi regulasi katanya, pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6/2012 yang isinya ratifikasi konvensi buruh migran. Hanif menekankan, di antara negara ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang meratifikasi konvensi tersebut.
"Pemerintah juga akan menyederhanakan tata kelola migrasi. Lalu distribusi informasi yang memadai, standarisasi dan akreditasi kelembagaan, pengawasan yang keras dan konsisten serta advokasi bagi tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri," terangnya.
(maf)
