DPD Cecar Menkes Soal Perbaikan Kualitas Kesehatan
Senin, 19 Desember 2016 - 15:11 WIB
DPD Cecar Menkes Soal Perbaikan Kualitas Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Kejelasan permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular dipertanyakan Komite III DPD RI kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini.
Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood menjelaskan, saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba mendera di berbagai daerah. “Kita berharap menkes bisa menjelaskan hal itu,” ujar Hardi dalam rapat di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Dirinya berpendapat, daerah Batam juga mengalami persoalan tersebut dan dianggap menarik untuk dibahas. "Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia," tutur senator asal Kepulauan Riau itu.
Sebab, dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu. Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Diyah Ratu Ganefi mempertanyakan apakah DLP itu setara dengan spesialis.
Jika itu setara dengan spesialis, kata dia, bagaimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran. “Karena pemerintah telah membuka program studi dokter DLP di 13 universitas yang akreditas A. Bagaimana standarisasinya,” katanya dalam kesempatan sama.
Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood menjelaskan, saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba mendera di berbagai daerah. “Kita berharap menkes bisa menjelaskan hal itu,” ujar Hardi dalam rapat di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Dirinya berpendapat, daerah Batam juga mengalami persoalan tersebut dan dianggap menarik untuk dibahas. "Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia," tutur senator asal Kepulauan Riau itu.
Sebab, dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu. Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Diyah Ratu Ganefi mempertanyakan apakah DLP itu setara dengan spesialis.
Jika itu setara dengan spesialis, kata dia, bagaimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran. “Karena pemerintah telah membuka program studi dokter DLP di 13 universitas yang akreditas A. Bagaimana standarisasinya,” katanya dalam kesempatan sama.
(kri)
