PPP Berharap Tidak Ada Intervensi di Sidang Kasus Ahok
Senin, 12 Desember 2016 - 04:42 WIB
PPP Berharap Tidak Ada Intervensi di Sidang Kasus Ahok
A
A
A
BOGOR - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy berharap kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilakukan secara imparsial alias independen bebas dari intervensi.
"Kami berharap dalam kasus Ahok ini, dilakukan secara imparsial, tidak perlu ada intervensi baik pemerintah, presiden, apalagi parpol. Jadi biarkan proses hukum berjalan secara independen terhadap siapapun," jelas Romi di Bogor, Minggu (11/12/2016).
Terkait proses hukum yang saat ini sudah memasuki peradilan dan banyak masyarakat menghendaki persidangan digelar secara terbuka.
"Soal peradilan terbuka atau tidak itu diserahkan kepada jurnalis televisi di Indonesia dengan mempertimbangkan maslahat dan madharatnya," ucapnya.
Sikap ini sesuai dengan alasan pihaknya bergabung bersama pemerintah. Dalam pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemantapan politik kebangsaan di tengah keberagaman.
"Karena ancaman intoleransi yang belum lama ini muncul dan beberapa saat lalu muncul adanya radikalisme, itu mengganggu nilai-nilai kebangsaan dan persatuan kita. Tentu, itu yang pertama kita sepakati dengan Presidenw," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga membicarakan bagaimana melakukan softlanding terhadap tuntutan umat Islam yang saat itu muncul dalam bentuk aksi 411 dan 212.
"Kesepakatan dengan Presiden itu termasuk softlanding, dalam rangka memastikan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya juga dengan presiden memastikan kemantapannya untuk bersama-sama berkoalisi dan mengawal pemerintahan Jokowi-JK hingga berakhir yang ditandai dengan sidang paripurna 2018 akan datang.
“Karena itu ketegasan PPP dalam koalisi dalam rangka memantapkan, untuk tahun 2019, PPP juga tidak ragù terhadap Jokowi-JK, yang mampu mepertahankan ekonomi nasional di tengah menurunnnya ekonomi dunia," ungkap Romi.
"Kami berharap dalam kasus Ahok ini, dilakukan secara imparsial, tidak perlu ada intervensi baik pemerintah, presiden, apalagi parpol. Jadi biarkan proses hukum berjalan secara independen terhadap siapapun," jelas Romi di Bogor, Minggu (11/12/2016).
Terkait proses hukum yang saat ini sudah memasuki peradilan dan banyak masyarakat menghendaki persidangan digelar secara terbuka.
"Soal peradilan terbuka atau tidak itu diserahkan kepada jurnalis televisi di Indonesia dengan mempertimbangkan maslahat dan madharatnya," ucapnya.
Sikap ini sesuai dengan alasan pihaknya bergabung bersama pemerintah. Dalam pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemantapan politik kebangsaan di tengah keberagaman.
"Karena ancaman intoleransi yang belum lama ini muncul dan beberapa saat lalu muncul adanya radikalisme, itu mengganggu nilai-nilai kebangsaan dan persatuan kita. Tentu, itu yang pertama kita sepakati dengan Presidenw," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga membicarakan bagaimana melakukan softlanding terhadap tuntutan umat Islam yang saat itu muncul dalam bentuk aksi 411 dan 212.
"Kesepakatan dengan Presiden itu termasuk softlanding, dalam rangka memastikan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya juga dengan presiden memastikan kemantapannya untuk bersama-sama berkoalisi dan mengawal pemerintahan Jokowi-JK hingga berakhir yang ditandai dengan sidang paripurna 2018 akan datang.
“Karena itu ketegasan PPP dalam koalisi dalam rangka memantapkan, untuk tahun 2019, PPP juga tidak ragù terhadap Jokowi-JK, yang mampu mepertahankan ekonomi nasional di tengah menurunnnya ekonomi dunia," ungkap Romi.
(maf)
