Jokowi Sebut Banyak Aset TNI Belum Tersertifikasi
Rabu, 23 November 2016 - 18:25 WIB
Jokowi Sebut Banyak Aset TNI Belum Tersertifikasi
A
A
A
JAKARTA - Selain perlu dilakukan pendataan ulang terhadap aset milik TNI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai masih ada aset-aset TNI yang belum tersertifikasi.
"(Aset TNI belum tersertifikasi) ini juga cukup lumayan banyak," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Jokowi berharap, aset dan sertifikat aset ditata ulang dan diperjelas status hukumnya. Jokowi juga meminta dalam menyelesaikan kasus hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan di masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian hukum atas sertifikat aset harus berdasarkan koridor perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelesaian hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa secara umum.
Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada menteri pertahanan, panglima TNI, serta menteri keuangan melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset TNI.
"Libatkan kementerian terkait, misalnya menteri agraria dan tata ruang, dan saya juga minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI sehingga lebih transparan lebih akuntabel," pungkasnya.
"(Aset TNI belum tersertifikasi) ini juga cukup lumayan banyak," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Jokowi berharap, aset dan sertifikat aset ditata ulang dan diperjelas status hukumnya. Jokowi juga meminta dalam menyelesaikan kasus hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan di masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian hukum atas sertifikat aset harus berdasarkan koridor perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelesaian hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa secara umum.
Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada menteri pertahanan, panglima TNI, serta menteri keuangan melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset TNI.
"Libatkan kementerian terkait, misalnya menteri agraria dan tata ruang, dan saya juga minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI sehingga lebih transparan lebih akuntabel," pungkasnya.
(kri)
