KPK Gelar Rapat Koordinasi Bahas Perawatan Barang Rampasan Korupsi
KPK Gelar Rapat Koordinasi Bahas Perawatan Barang Rampasan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait tata laksana benda sitaan (Basan) dan barang rampasan negara (Baran).
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Juru Bicara Presiden Johan Budi, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
"Pertemuan hari ini adalah mendorong kita semua meningkatkan pemahaman koordinasi berbicara tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan," ujar Agus di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Agus menjelaskan, dalam berbagai kasus korupsi, lembaga penegak hukum membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara basan dan baran. Pemeliharaan terhadap barang sitaan, kata Agus, penting dilakukan agar basan dan baran tetap memiliki nilai yang baik.
Karenanya, Agus berharap, melalui rapat ini, koordinasi antar lembaga bisa memecahkan persolan anggaran yang selama ini dihadapi lembaga penegak hukum dalam memelihara baran dan basan.
"Bagaimana angaran untuk bisa mengelola barang sitaan sehinga barang sitaan tersebut mempunyai nilai ekonomi," kata Agus.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Juru Bicara Presiden Johan Budi, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
"Pertemuan hari ini adalah mendorong kita semua meningkatkan pemahaman koordinasi berbicara tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan," ujar Agus di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Agus menjelaskan, dalam berbagai kasus korupsi, lembaga penegak hukum membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara basan dan baran. Pemeliharaan terhadap barang sitaan, kata Agus, penting dilakukan agar basan dan baran tetap memiliki nilai yang baik.
Karenanya, Agus berharap, melalui rapat ini, koordinasi antar lembaga bisa memecahkan persolan anggaran yang selama ini dihadapi lembaga penegak hukum dalam memelihara baran dan basan.
"Bagaimana angaran untuk bisa mengelola barang sitaan sehinga barang sitaan tersebut mempunyai nilai ekonomi," kata Agus.
(kri)
Explore More