DPD Imbau Masyarakat Urungkan Niat Turun Demo 2 Desember

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai demonstrasi a‎ksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 ‎tidak perlu dilaksanakan. Masyarakat disarankan cukup mengikuti proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Jika yang menjadi tuntutan selama ini adalah penegakan hukum terhadap Ahok yang diduga menista agama, maka sebaiknya ikuti, taati dan kawal saja proses hukum yang sedang diproses oleh Polri," ujar ‎Anggota DPD Abdul Azis Khafia ‎di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Kendati demikian, dia mengakui bahwa demonstrasi‎ merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, kata Azis, tidak selalu segala kebijakan harus diprotes melalui demonstrasi jika belum puas. ‎

"Namun harus menjaga juga stabilitas keamanan dan ekonomi yang jauh lebih penting," katanya.

Senator asal Jakarta ini menambahkan, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, maka menjadi penting untuk kembali menanamkan nilai-nilai keagamaan yang benar sekaligus menyatukan dalam semangat berbangsa serta bernegara. "‎Jadi harus dicontoh nilai serta semangat para pejuang dan ulama pejuang," pungkasnya.

Diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia akan menggelar demonstrasi Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 di sepanjang Jalan Protokoler Sudirman-Thamrin dan Semanggi.