Bekerja Bak Politikus, Jaksa Agung Dinilai Layak Dapat Rapor Merah
Senin, 21 November 2016 - 09:12 WIB
Bekerja Bak Politikus, Jaksa Agung Dinilai Layak Dapat Rapor Merah
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum Pidana Chairul Huda menilai posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang sempat merangkap menjadi politikus, menjadi salah satu alasan Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas kinerjanya.
"Ya memang sepertinya Jaksa Agung tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa beliau sebelumnya adalah politikus," ujarnya ketika dihubungi, Minggu 20 November 2016.
Menurutnya, banyak kebijakan kejaksaan tentunya tidak lepas dari pengaruh Jaksa Agung yang menunjukkan adanya nuansa politik dalam melakukan penegakan hukum. Chairul pun mencontohkan kasus yang dinilai dipilih oleh HM Prasetyo.
"Yang sangat mencolok dalam eksekusi terpidana mati yang terkesan pilih-pilih. Dari sekian belas disiapkan akhirnya hanya dieksekusi empat orang (Kasus terpidana narkoba yang dieksekusi mati)," paparnya.
Selain itu, Chairul menegaskan bahwa rapor merah yang diberikan ICW memang pantas untuk HM Prasetyo. "(Banyak kasus) yang sudah sekian kali memenangkan praperadilan tapi tetap ngotot ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke pengadilan. Juga kasus Dahlan Iskan dan Mobile-8 tidak lepas dari politisasi. Jadi, saya sependapat dengan ICW," tutupnya.
Sekadar informasi, salah satu hal yang dinilai politis berdasarkan catatan ICW yakni ada 33 kasus korupsi mulai tingkat Kejagung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang dihentikan selama Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung. Total tersangka yang dibebaskan ada 58 orang.
Selain itu, alasan kejaksaan menghentikan kasus korupsi yang sedang ditangani karena tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Alasan lainnya, penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan ke proses selanjutnya.
"Ya memang sepertinya Jaksa Agung tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa beliau sebelumnya adalah politikus," ujarnya ketika dihubungi, Minggu 20 November 2016.
Menurutnya, banyak kebijakan kejaksaan tentunya tidak lepas dari pengaruh Jaksa Agung yang menunjukkan adanya nuansa politik dalam melakukan penegakan hukum. Chairul pun mencontohkan kasus yang dinilai dipilih oleh HM Prasetyo.
"Yang sangat mencolok dalam eksekusi terpidana mati yang terkesan pilih-pilih. Dari sekian belas disiapkan akhirnya hanya dieksekusi empat orang (Kasus terpidana narkoba yang dieksekusi mati)," paparnya.
Selain itu, Chairul menegaskan bahwa rapor merah yang diberikan ICW memang pantas untuk HM Prasetyo. "(Banyak kasus) yang sudah sekian kali memenangkan praperadilan tapi tetap ngotot ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke pengadilan. Juga kasus Dahlan Iskan dan Mobile-8 tidak lepas dari politisasi. Jadi, saya sependapat dengan ICW," tutupnya.
Sekadar informasi, salah satu hal yang dinilai politis berdasarkan catatan ICW yakni ada 33 kasus korupsi mulai tingkat Kejagung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang dihentikan selama Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung. Total tersangka yang dibebaskan ada 58 orang.
Selain itu, alasan kejaksaan menghentikan kasus korupsi yang sedang ditangani karena tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Alasan lainnya, penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan ke proses selanjutnya.
(kri)
