Menteri Susi Minta Bantuan Interpol
A
A
A
BALI - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastusi dalam Sidang Umum Interpol mengajak seluruh anggota Interpol mengambil peran dalam penanganan kasus pencurian ikan (illegal fishing), baik di Indonesia maupun negara lain.
"Di sini saya sharing pengalaman kita (Indonesia) dalam keseriusan kita dan ketegasan kita dalam melawan illegal fishing. Dalam dua tahun kita analisa, investigasi, dan penindakan, illegal fishing lebih dari sekadar pencurian ikan," kata Susi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (9/11/2016).
Menurut Susi, kapal yang digunakan untuk illegal fishing sering ditemui banyaknya warga negara asing yang masing-masing kewarganegaraanya berbeda.
"Satu kapal krunya bisa dari berbagai negara. Benderanya di satu kapal bisa dari 20 negara. Memang melibatkan multinasional dan sebaiknya Interpol ambil peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini," tutur Susi.
Dalam sidang Interpol ini, Susi menyampaikan sikap ketegasan Indonesia dalam penindakan illegal fishing karena dapat dukungan dari misi pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Misinya itu laut sebagai masa depan bangsa itu harus terlaksana. Bagi kita (Indonesia) awalnya enggak mudah karena praktik illegal fishing enggak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungannya besar," tutur Susi.
Dia mengungkapkan berbagai macam tindak pidana ditemukan dalam praktik pencurian ikan, antara lain penyelundupan narkotika, rokok dan minuman keras dari berbagai antarnegara.
"Di sini saya sharing pengalaman kita (Indonesia) dalam keseriusan kita dan ketegasan kita dalam melawan illegal fishing. Dalam dua tahun kita analisa, investigasi, dan penindakan, illegal fishing lebih dari sekadar pencurian ikan," kata Susi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (9/11/2016).
Menurut Susi, kapal yang digunakan untuk illegal fishing sering ditemui banyaknya warga negara asing yang masing-masing kewarganegaraanya berbeda.
"Satu kapal krunya bisa dari berbagai negara. Benderanya di satu kapal bisa dari 20 negara. Memang melibatkan multinasional dan sebaiknya Interpol ambil peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini," tutur Susi.
Dalam sidang Interpol ini, Susi menyampaikan sikap ketegasan Indonesia dalam penindakan illegal fishing karena dapat dukungan dari misi pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Misinya itu laut sebagai masa depan bangsa itu harus terlaksana. Bagi kita (Indonesia) awalnya enggak mudah karena praktik illegal fishing enggak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungannya besar," tutur Susi.
Dia mengungkapkan berbagai macam tindak pidana ditemukan dalam praktik pencurian ikan, antara lain penyelundupan narkotika, rokok dan minuman keras dari berbagai antarnegara.
(dam)