Jokowi Sebut Demonstrasi Adalah Hak Demokratis Warga
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan menghormati setiap warga negara yang akan melakukan demonstrasi pada 4 November 2016 mendatang.
"Demonstrasi adalah hak demokratis warga tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi di akun Twitter, @jokowi, Senin (31/10/2016).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," tandas Jokowi.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapannya untuk mem-backup Polri mengamankan jalannya demonstrasi bakal digelar 4 November 2016 mendatang.
Gatot mengatakan, pernyataan tersebut mencerminkan sikap persatuan TNI yang tidak tersekat dalam kotak suku, agama, ras dan golongan (SARA).
"TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, mempersatukan suku, agama dan ras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan," kata Gatot melalui siaran pers.
"Demonstrasi adalah hak demokratis warga tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi di akun Twitter, @jokowi, Senin (31/10/2016).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," tandas Jokowi.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapannya untuk mem-backup Polri mengamankan jalannya demonstrasi bakal digelar 4 November 2016 mendatang.
Gatot mengatakan, pernyataan tersebut mencerminkan sikap persatuan TNI yang tidak tersekat dalam kotak suku, agama, ras dan golongan (SARA).
"TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, mempersatukan suku, agama dan ras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan," kata Gatot melalui siaran pers.
(maf)