Ketua MPR Minta Polemik Dokumen TPF Munir Jangan Dipolitisir
Selasa, 25 Oktober 2016 - 14:36 WIB
Ketua MPR Minta Polemik Dokumen TPF Munir Jangan Dipolitisir
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar polemik hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib tidak dipolitisir.
"Saya kira jangan dipolitis. Kan masih ada terusan (berkas) di pengadilan, masa semua berkas seluruhnya hilang," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Selain di pengadilan, dia berpendapat dokumen itu ada di Sekretariat Negara (Setneg). "Jangan dipolitis, dicari dengan baik arsipnya, kan masih ada terusan (berkas), ada tembusannya," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia tidak sepakat situasi politik dalam negeri menjadi gaduh akibat polemik dokumen TPF kasus pembunuhan Munir itu.
"Ini kan momentumnya sangat bagus, momentumnya sedang dipercaya oleh rakyat," ungkap mantan Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Zulkifli memberikan contoh, bukti bahwa rakyat percaya pada pemerintah adalah program pengampunan pajak alias tax amnesty.
"Nah momentum ini kita jaga, kita manfaatkan sebaiknya. Saya berharap jangan ada yang aneh-aneh," pungkasnya.
"Saya kira jangan dipolitis. Kan masih ada terusan (berkas) di pengadilan, masa semua berkas seluruhnya hilang," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Selain di pengadilan, dia berpendapat dokumen itu ada di Sekretariat Negara (Setneg). "Jangan dipolitis, dicari dengan baik arsipnya, kan masih ada terusan (berkas), ada tembusannya," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia tidak sepakat situasi politik dalam negeri menjadi gaduh akibat polemik dokumen TPF kasus pembunuhan Munir itu.
"Ini kan momentumnya sangat bagus, momentumnya sedang dipercaya oleh rakyat," ungkap mantan Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Zulkifli memberikan contoh, bukti bahwa rakyat percaya pada pemerintah adalah program pengampunan pajak alias tax amnesty.
"Nah momentum ini kita jaga, kita manfaatkan sebaiknya. Saya berharap jangan ada yang aneh-aneh," pungkasnya.
(maf)
