RI Minta Jerman Bantu Tingkatkan Skill Tenaga Kerja
Kamis, 20 Oktober 2016 - 14:35 WIB
RI Minta Jerman Bantu Tingkatkan Skill Tenaga Kerja
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia gencar menggenjot pelatihan kerja (vokasi) dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Salah satunya dengan menggandeng Pemerintah Jerman.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri pun menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Jerman, Yasmin Feheemi, di Berlin, Rabu 19 Oktober 2016. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Jerman Joachim Gauck serta Kanselir Jerman Angela Merkel beberapa waktu sebelumnya.
Pelatihan vokasi di Jerman menjadi rujukan Indonesia. Hanif mengaku, Indonesia akan senang jika pemerintah dan industri di Jerman dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya instruktur pelatihan vokasi di berbagai bidang yang menjadi prioritas Indonesia, seperti maritim, pariwisata, industri, dan pertanian. ”Lebih cepat dikirim lebih baik,” ujar Menteri Hanif dalam keterangan tertulis yang dikirim ke SINDOnews, Kamis (20/10/2016).
Menurut Hanif, Jerman layak dijadikan model dalam hal pelibatan industri dan sektor swasta guna mendukung kesiapan tenaga kerja melalui skema pelatihan kerja. Pelatihan kerja di Jerman banyak diinvestasikan oleh swasta. Angkanya mencapai 70% dari total investasi SDM di Jerman, dengan nilai miliaran euro setiap tahun.
Pemerintah Indonesia berharap pihak swasta di Tanah Air terlibat aktif sebagaimana keterlibatan swasta di Jerman. Indonesia juga meminta bantuan Pemerintah Jerman mendorong perusahaan-perusahaan Jerman di Tanah Air membantu menggenjot pelatihan vokasi. ”Dengan demikian mampu menghasilkan SDM yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Saat ini masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah angkatan kerja yang didominasi lulusan SD dan SMP yang mencapai 62%. Pemerintah berkeyakinan, pelatihan kerja menjadi terobosan untuk meningkatan relevansi produksi SDM dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global.
Dalam pertemuan tersebut, Hanif menyampaikan tiga permintaan kepada Pemerintah Jerman. Pertama, bantuan instruktur pelatihan yang sesuai dengan bidang prioritas pemerintah Indonesia.
Kedua, bantuan kerja sama agar perusahaan Jerman di Indonesia terlibat dalam pengembangan pelatihan vokasi di Tanah Air. Termasuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan industri, pengakuan standar kompetensi dan sertifikasi profesi, magang di perusahaan Jerman, serta penempatan lulusan pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK).
Ketiga, bantuan kerja sama riset praktis dengan mensinergikan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Tujuannya menghasilkan profil tenaga kerja terlatih yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri serta perubahan karakter pekerjaan di masa mendatang.
Wakil Menteri Yasmin berjanji segera membahas dan menindaklanjuti pertemuan tersebut. Dia juga mengundang Hanif hadir pada pertemuan puncak G-20 pada Mei 2017. Jerman bertindak sebagai ketua sekaligus tuan rumah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri pun menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Jerman, Yasmin Feheemi, di Berlin, Rabu 19 Oktober 2016. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Jerman Joachim Gauck serta Kanselir Jerman Angela Merkel beberapa waktu sebelumnya.
Pelatihan vokasi di Jerman menjadi rujukan Indonesia. Hanif mengaku, Indonesia akan senang jika pemerintah dan industri di Jerman dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya instruktur pelatihan vokasi di berbagai bidang yang menjadi prioritas Indonesia, seperti maritim, pariwisata, industri, dan pertanian. ”Lebih cepat dikirim lebih baik,” ujar Menteri Hanif dalam keterangan tertulis yang dikirim ke SINDOnews, Kamis (20/10/2016).
Menurut Hanif, Jerman layak dijadikan model dalam hal pelibatan industri dan sektor swasta guna mendukung kesiapan tenaga kerja melalui skema pelatihan kerja. Pelatihan kerja di Jerman banyak diinvestasikan oleh swasta. Angkanya mencapai 70% dari total investasi SDM di Jerman, dengan nilai miliaran euro setiap tahun.
Pemerintah Indonesia berharap pihak swasta di Tanah Air terlibat aktif sebagaimana keterlibatan swasta di Jerman. Indonesia juga meminta bantuan Pemerintah Jerman mendorong perusahaan-perusahaan Jerman di Tanah Air membantu menggenjot pelatihan vokasi. ”Dengan demikian mampu menghasilkan SDM yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Saat ini masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah angkatan kerja yang didominasi lulusan SD dan SMP yang mencapai 62%. Pemerintah berkeyakinan, pelatihan kerja menjadi terobosan untuk meningkatan relevansi produksi SDM dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global.
Dalam pertemuan tersebut, Hanif menyampaikan tiga permintaan kepada Pemerintah Jerman. Pertama, bantuan instruktur pelatihan yang sesuai dengan bidang prioritas pemerintah Indonesia.
Kedua, bantuan kerja sama agar perusahaan Jerman di Indonesia terlibat dalam pengembangan pelatihan vokasi di Tanah Air. Termasuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan industri, pengakuan standar kompetensi dan sertifikasi profesi, magang di perusahaan Jerman, serta penempatan lulusan pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK).
Ketiga, bantuan kerja sama riset praktis dengan mensinergikan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Tujuannya menghasilkan profil tenaga kerja terlatih yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri serta perubahan karakter pekerjaan di masa mendatang.
Wakil Menteri Yasmin berjanji segera membahas dan menindaklanjuti pertemuan tersebut. Dia juga mengundang Hanif hadir pada pertemuan puncak G-20 pada Mei 2017. Jerman bertindak sebagai ketua sekaligus tuan rumah.
(poe)
