Wiranto Tegaskan Pemerintah Masih Cari Dokumen Kasus Munir
Rabu, 19 Oktober 2016 - 14:45 WIB
Wiranto Tegaskan Pemerintah Masih Cari Dokumen Kasus Munir
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berusaha mencari dokumen milik Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib.
"Kan sudah ada proses pencariannya," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pencarian dokumen tersebut. "Ya ditunggu saja," ujar mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto itu.
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretariat Negara untuk membuka hasil investigasi kasus pembunuhan Munir. (Baca juga: Jaksa Agung Didesak Temukan Dokumen TPF Kasus Munir)
Kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Jaksa Agung M Prasetyo untuk mencari hasil kerja TPF kasus pembunuhan Munir.
Kementerian Sekretariat Negara melalui situs resminya menjelaskan tidak memiliki dan mengetahui keberadaan laporan akhir TPF kasus Munir ini.
"Kan sudah ada proses pencariannya," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pencarian dokumen tersebut. "Ya ditunggu saja," ujar mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto itu.
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretariat Negara untuk membuka hasil investigasi kasus pembunuhan Munir. (Baca juga: Jaksa Agung Didesak Temukan Dokumen TPF Kasus Munir)
Kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Jaksa Agung M Prasetyo untuk mencari hasil kerja TPF kasus pembunuhan Munir.
Kementerian Sekretariat Negara melalui situs resminya menjelaskan tidak memiliki dan mengetahui keberadaan laporan akhir TPF kasus Munir ini.
(dam)
