Dua Tahun Jokowi-JK, Antara Janji dan Kenyataan

JAKARTA - Nama Joko Widodo (Jokowi) mulai mencuat ke publik ketika menjabat Wali Kota Solo. Dia dikenal sebagai pejabat daerah yang sederhana sekaligus nasionalis melalui kampanyenya mendukung mobil rakitan putra daerah, Esemka. Kampanye mobil Esemka berhasil membawanya melanjutkan karier politik maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Popularitas Jokowi semakin melejit melalui kampanye politik blusukan ke lapisan masyarakat paling bawah. Model kampanye ini berhasil menciptakan sosok Jokowi sebagai calon pemimpin yang merakyat dan dipercaya mampu membawa aspirasi masyarakat bawah. Buktinya, model kampanye blusukan Jokowi disambut antusias masyarakat yang dianggap mau terjun membaur dengan masyarakat.



Jokowi tahu betul citranya sebagai pemimpin merakyat terus melejit. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan melanjutkan impian politiknya maju sebagai calon presiden meski masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta belum berakhir.

Perhitungan politik Jokowi tidak meleset. Citra pemimpin merakyat yang dibangunnya mampu menyulap pandangan masyarakat untuk mendukungnya merebut kursi orang nomor satu di negeri ini melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Citra sebagai pemimpin yang merakyat semakin tinggi dengan dibentuknya sejumlah elemen pendukung, sebut saja Relawan Jokowi, Pospera, Jasmev yang gencar menampilkan sosok Jokowi sebagai pemimpin harapan masyarakat.

Bahkan, sejumlah lembaga survei dan pengamat politik ikut menyuarakan dukungan secara tidak langsung kepada Jokowi. Mereka gencar menyosialisasikan sosok positif Jokowi, baik melalui pertemuan langsung secara terbuka maupun opini di media sosial.

Bahkan tiket politik Jokowi untuk memenuhi ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden sudah dikantongi. Persyaratan calon didukung partai politik (parpol) sudah diperoleh Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura serta Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

KPU pada 31 Mei 2014 resmi mengumumkan Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara lawan politiknya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Esoknya, tanggal 1 Juni 2016 KPU kemudian mengumumkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai nomor urut 1 dan Jokowi JK nomor urut 2 melalui proses pengundian nomor urut. Sementara Partai Demokrat lebih memilih tidak mendukung kepada salah satu pasangan calon.

Resmi ditetapkan sebagai pasangan calon, keduanya saling menyampaikan berbagai visi misi dan janji manis melalui jadwal kampanye yang ditetapkan KPU selaku penyelenggara pilpres. Berikut beberapa janji manis kampanye Jokowi-JK kepada masyarakat:

Tidak menjadi presiden boneka Megawati Soekarnoputri. Namun, publik bisa menilai dari hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid I dan II dalam prosesnya, jumlah menteri dari PDIP tidak berkurang.

Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional atau lebih dikenal koalisi tanpa syarat. Janji ini ternyata tidak sesuai harapan publik, khususnya pada pemilih Jokowi-JK. Politikus partai masih meramaikan komposisi kabinet yang dibentuk Jokowi-JK. Bahkan dalam reshuffle Kabinet Kerja I dan II, kalangan profesional atau luar partai banyak yang tersingkir.

Gemuknya kabinet Jokowi-JK dari kalangan partai semakin bertambah dengan masuknya PAN dan Partai Golkar dalam barisan koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-JK. (Baca:Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres), (Baca: Ini Wajah Baru Kabinet Kerja Hasil Reshuffle Jilid II)

Janji berikutnya adalah membeli kembali Indosat dari pihak asing. Memasuki tahun kedua Jokowi-JK dipercaya memimpin bangsa ini, saham Indosat yang dijual kepada pihak asing di era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu kepemilikannya mayoritas masih dikuasai pihak asing. (Baca: Dahlan Akui Ada Rencana Perubahan Nama Indosat)

Membangun industri maritim dan menyederhanakan regulasi perikanan. Sikap Pemerintahan Jokowi-JK mendengungkan konsep maritim dinilai baru sebatas slogan belaka. Bahkan SBY menilai upaya pemerintah menguatkan sektor maritim baru sebatas retorika. Program pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK masih berfokus untuk infrastruktur darat. (Baca: SBY Bilang Gagasan Jokowi Terkait Poros Maritim Hanya Retorika)

Menghentikan impor daging. Kebijakan yang dijalankan Jokowi setelah resmi menjadi Presiden malah sebaliknya. Pemerintahan Jokowi malah mengimpor 27.400 ton daging sapi dengan alasan untuk menstabilkan harga di tingkat pedagang. (Baca: Alasan Jokowi Buka Keran Impor Daging Sapi Besar-besaran)

Mewujudkan tol laut Aceh-Papua. Tol laut dimaksud adalah menghubungkan antarpulau dengan membuat penghubung antarpelabuhan. Sampai saat ini proses menghubungkan antarpulau masih berlanjut. (Baca: Jokowi-JK Janji Upayakan Jalan Tol Laut Aceh-Papua)

Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Sejak tahun 2015 gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah dan mencakup hampir semua sektor industri. Bahkan pemerintah memastikan 26.000 buruh dari berbagai sektor industri terkena PHK. (Baca: Gelombang PHK Dikhawatirkan Meluas)

Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Namun, Jokowi-JK terkesan membiarkan terjadinya penggusuran para nelayan di Jakarta Utara. (Baca: Gusur Pasar Ikan, Pemprov DKI Tekah Habiskan Peradaban)

Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Sampai hari ini dalang pembunuhan aktivis HAM Munir belum terungkap. Aktor pelaku penculikan mahasiswa tahun 1998 belum ditangkap, termasuk kasus pembunuhan massal Talang Sari dan pembantaian di Tajung Priok. (Baca: Wiranto Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Butuh Waktu)

Memperkuat KPK. Perhatian KPK sekarang lebih kepada kasus kecil. Sebaliknya, kasus besar seperti dana talangan Bank Century, BLBI, Sumber Waras dan sebagainya semakin tidak jelas. (Baca: DPR Kaget KPK Tak Temukan Masalah dalam Kasus Sumber Waras)

Akan berbicara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Nasib penuntasan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10 semakin tidak jelas. Apalagi, ada pernyataan salah satu pimpinan KPK yang memberi isyarat kasus tersebut tutup buku. (Baca: Kasus Century dan SKL BLBI Tutup Buku)

Membenahi berbagai persoalan di Ibu Kota Jakarta (seperti kemacetan, banjir, dan lain-lain). Setiap hujan turun sejumlah wilayah DKI Jakarta masih mengalami kebanjiran, seperti kawasan Kemang Jakarta Selatan, Cipinang Melayu Jakarta Timur, Pluit Jakarta Utara dan sejumlah wilayah lainnya. Bahkan, kemacetan semakin memprihatinkan setelah diguyur hujan deras karena timbulnya genangan air di mana-mana. (Baca: Masih Terendam Banjir, Kawasan Kemang Macet)

Pada 22 Juli 2014 KPU mengumumkan dan menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%. Suara itu diperoleh dari 33 provinsi ditambah 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara.

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memeroleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Selisih raihan keduanya mencapai 8.421.389 suara. Total suara sah mencapai 133.574,277 suara atau 98,98%. Jumlah suara tidak sah mencapai 1.379.690 atau 1.02%. Total suara sah dan tidak sah: 134.953.967.

20 Oktober Jokowi bersama JK dilantik oleh MPR sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Acara pelantikan diikuti dengan pengambilan sumpah jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Saat itu merupakan pidato pertama Jokowi sebagai Presiden.



Berikut sumpah jabatan Jokowi-JK yang diucapkan di bawah Alquran:

Jokowi: Bismillahirrahmanirohim. Demi Allah saya akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan negara.

JK: Bismillahirrahmanirohim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Selesai acara pelantikan dan sumpah jabatan Jokowi-JK merayakan kemenangan bersama para pendukungnya melalui kirab budaya. Dalam acara ini, Jokowi diarak menggunakan kereta kencana dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Lapangan Silang Monas untuk menyampaikan pidato keduanya sebagai Presiden dari atas panggung di hadapan para pendukungnya.

Usai menyampaikan pidato, Jokowi bersama JK kemudian menuju Istana Negara. Malam harinya Jokowi bersama JK kembali menuju lapangan Monas sekaligus menutup acara perayaan kemenangan tersebut yang diisi grup band rock dan metal.

Namun bagaimana realisasi dari janji dan sumpah jabatan yang disampaikan Jokowi-JK menjelang dua tahun memimpin atau tepatnya 20 Oktober? Akan diulas melalui berbagai sumber yang memiliki latar belakang profesi, mulai dari tokoh nasional, ahli hukum, ahli pendidikan, pengamat politik, dan sumber dari profesi lainnya termasuk masyarakat.