Komisioner Komnas HAM: Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Beri Manfaat
Selasa, 18 Oktober 2016 - 09:18 WIB
Komisioner Komnas HAM: Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Beri Manfaat
A
A
A
JAKARTA - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua selama hampir dua tahun pemerintahannya dianggap tidak memberi manfaat. Kunjungan Jokowi dinilai tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Papua.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyikapi kunjungan Jokowi ke Papua pada Senin 17 Oktober 2016.
"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat. Hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," ujar Pigai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).
Dia menilai Jokowi tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, serta kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Presiden dinilainya juga belum dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua.
"Ada fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam dua tahun masa periode beliau menunjukkan bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," tutur pria kelahiran Papua ini.
Pada masa Jokowi juga muncul pertanyaan dari dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua. Hal itu dinilai Pigai sebagai bukti nyata ketidakmampuan Jokowi mengatasi masalah HAM di Papua.
Pigai juga mempertanyakan realisasi janji Jokowi yang ingin membangung Pasar Mama-Mama. Pada sisi lain justru pimpinan Solidaritas Asli Papua (Solpap) Robert Jitmau meninggal secara misterius di Papua.
"Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang," paparnya. (Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Enam Infrastruktur Listrik di Papua)
Dia membandingkan dengan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya sekali mengunjungi Papua namun memberikan perubahan yang signifikan dalam pembangunan.
Menurut dia, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua karena Jokowi tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.
"Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyikapi kunjungan Jokowi ke Papua pada Senin 17 Oktober 2016.
"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat. Hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," ujar Pigai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).
Dia menilai Jokowi tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, serta kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Presiden dinilainya juga belum dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua.
"Ada fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam dua tahun masa periode beliau menunjukkan bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," tutur pria kelahiran Papua ini.
Pada masa Jokowi juga muncul pertanyaan dari dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua. Hal itu dinilai Pigai sebagai bukti nyata ketidakmampuan Jokowi mengatasi masalah HAM di Papua.
Pigai juga mempertanyakan realisasi janji Jokowi yang ingin membangung Pasar Mama-Mama. Pada sisi lain justru pimpinan Solidaritas Asli Papua (Solpap) Robert Jitmau meninggal secara misterius di Papua.
"Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang," paparnya. (Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Enam Infrastruktur Listrik di Papua)
Dia membandingkan dengan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya sekali mengunjungi Papua namun memberikan perubahan yang signifikan dalam pembangunan.
Menurut dia, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua karena Jokowi tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.
"Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," pungkasnya.
(dam)
