Menhan Tak Setuju TNI Punya Hak Politik
Senin, 10 Oktober 2016 - 12:59 WIB
Menhan Tak Setuju TNI Punya Hak Politik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak setuju dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menginginjkan TNI memiliki hak politik. Pasalnya, kondisi saat ini dianggapnya tidak pas.
"Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya, jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Menurut dia, belum tentu juga lima atau sepuluh tahun ke depan, TNI bisa diberikan hak politik. "Lihat dulu, kayak gini nanti enggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham enggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, tiap prajurit TNI sudah tidak memiliki hak politik semenjak masuk ke institusi itu. "Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga, begitu menghadap izin menikah, kalau enggak boleh, ya enggak boleh," paparnya.
Dia berpendapat, TNI bisa terpecah belah jika diberikan hak politik saat ini. "Partai-partai tak semua solid," imbuhnya.
Namun, dia tak mempersoalkan jika di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdapat unsur TNI. "Kalau itu saya setuju-setuju aja, tapi tidak berpolitik, jadi politik negara, politik menyatukan bangsa," pungkasnya.
"Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya, jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Menurut dia, belum tentu juga lima atau sepuluh tahun ke depan, TNI bisa diberikan hak politik. "Lihat dulu, kayak gini nanti enggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham enggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, tiap prajurit TNI sudah tidak memiliki hak politik semenjak masuk ke institusi itu. "Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga, begitu menghadap izin menikah, kalau enggak boleh, ya enggak boleh," paparnya.
Dia berpendapat, TNI bisa terpecah belah jika diberikan hak politik saat ini. "Partai-partai tak semua solid," imbuhnya.
Namun, dia tak mempersoalkan jika di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdapat unsur TNI. "Kalau itu saya setuju-setuju aja, tapi tidak berpolitik, jadi politik negara, politik menyatukan bangsa," pungkasnya.
(kri)
