KPK Diminta Usut Dugaan Aliran Dana Rp800 M ke Rekening Dokter

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana yang mengalir ke rekening dokter, yang jumlahnya sangat fantastis, sekitar Rp800 miliar.

Patut diduga aliran dana tersebut berkaitan dengan fee kepada dokter yang telah memasarkan produk obatnya.

Menurut Ribka, mungkin dalam dunia perdagangan hal ini sesuatu yang wajar. Namun bagi dirinya sebagai Anggota Komisi IX yang konsen mengkritik komersialisasi kesehatan, mengecam hal tersebut.

“Fee tersebut merupakan tindakan melanggar hukum, bahkan mencederai nilai-nilai kemanusian. Dengan fee tersebut, industri ingin mengendalikan dokter agar mau memberikan resep obat kepada pasien hanya dari produknya,” kata Ribka di Gedung Parlemen Senayan, Selasa (27/9/2016).

Ditambahkan Ribka, obat yang dipasarkan itu harganya berkali-kali lipat dari obat generik. Pada posisi demikian, pasien tidak punya otoritas memilih obat karena otoritas hanya ada pada dokter. “Pasien sangat dirugikan dalam hal ini,” cetusnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, hal seperti ini sudah lama dibiarkan oleh pemerintah. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur.

Bahkan Ribka menyebutnya sudah terjadi liberalisasi dan kapitalisme di bidang kesehatan. Kesehatan diserahkan kepada mekanisme pasar. “Sekarang ini dunia kesehatan setengahnya berjaminan sosial, setengahnya sistem pasar tanpa campur tangan negara,” ujarnya.

Ribka menepis anggapan bahwa industri mengklaim itu obat paten sehingga mematok harga obat sangat tinggi, tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar adalah obat generik, yang hak patennya sudah hilang.

“Saya katakan itu obat generik bermerk, dikemas lebih bagus dan diberi merk. Atau hanya ditambah unsur lain agar ada tambahan khasiat. Tetapi harganya berkali-lipat lebih mahal dari obat generik,” ungkapnya.