Mendagri Ingatkan Tim Sukses Calon Kepala Daerah Jangan Provokatif
Senin, 26 September 2016 - 17:19 WIB
Mendagri Ingatkan Tim Sukses Calon Kepala Daerah Jangan Provokatif
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengimbau tim sukses (timses) pasangan calon kepala daerah tidak memprovokasi masyarakat berbuat anarkistis pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017.
Timses pasangan calon pun dimintai untuk bersikap fair pada perhelatan tersebut. "Kami mohon kepada tim sukses pasangan calon tidak memprovokasi masyarakat. Kalau kalah ya kalah terhormat, menang juga menang terhormat," tutur Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Tjahjo yakin Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja maksimal untuk mencegah munculnya tindakan anarkistis pilkada serentak. "Sekarang sudah lebih awal koordinasi dengan BIN, Kesbangpol, daerah, Bawaslu untuk mendeteksi dini gelagat yang bisa merusak pilkada," ucapnya. (Baca juga: Cegah Politik Uang di Pilkada, Mendagri Gaet BPK dan BPKP)
Adapun bahaya pada pilkada serentak nantinya yang paling diwaspadai adalah praktik politik uang (money politics). "Ini harus dihabisi, siapapun. Kami memberi kewenangan terhadap Bawaslu untuk menindak siapapun yang menggunakan politik uang," tuturnya.
Timses pasangan calon pun dimintai untuk bersikap fair pada perhelatan tersebut. "Kami mohon kepada tim sukses pasangan calon tidak memprovokasi masyarakat. Kalau kalah ya kalah terhormat, menang juga menang terhormat," tutur Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Tjahjo yakin Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja maksimal untuk mencegah munculnya tindakan anarkistis pilkada serentak. "Sekarang sudah lebih awal koordinasi dengan BIN, Kesbangpol, daerah, Bawaslu untuk mendeteksi dini gelagat yang bisa merusak pilkada," ucapnya. (Baca juga: Cegah Politik Uang di Pilkada, Mendagri Gaet BPK dan BPKP)
Adapun bahaya pada pilkada serentak nantinya yang paling diwaspadai adalah praktik politik uang (money politics). "Ini harus dihabisi, siapapun. Kami memberi kewenangan terhadap Bawaslu untuk menindak siapapun yang menggunakan politik uang," tuturnya.
(dam)
