Bawaslu Ancam Laporkan ke Jokowi Pejabat Rangkap Timses

JAKARTA - Pejabat negara yang terlibat langsung dalam tim sukses (timses) dalam pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sesuai Undang-undang tentang Pilkada Pasal 71 ayat 1.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ada pejabat negara yang membandel terlibat langsung dalam timses.

"Undang-undang telah jelas mengatur pejabat negara dilarang membuat keputusan apa pun yang sifatnya menguntungkan atau merugikan calon tertentu," ujar Komisioner Bawaslu, Nasrullah di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Sementara mengenai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang terlibat dalam timses Pilkada DKI, dia berjanji akan membahas di internal Bawaslu. (Baca: Nusron Wahid Klaim Dapat Restu Jokowi Rangkap Jabatan)

"Bisa saja diserahkan pada pejabat berwenang, kalau dia menteri. Kami akan melaporkan ke Pak Presiden, ini ada pejabat negara rangkap jabatan," ucapnya.