Demokrat Tolak Wacana Terpidana Percobaan Maju Pilkada
Selasa, 13 September 2016 - 14:22 WIB
Demokrat Tolak Wacana Terpidana Percobaan Maju Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menolak wacana DPR yang memberikan peluang kepada terpidana percobaan untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Terlebih bagi terpidana kasus korupsi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya menginginkan seorang pemimpin jujur dan bersih lahir di tengah masyarakat dalam proses pilkada.
"Kita menginginkan seorang pimpinan di tingkat pusat atau daerah betul-betul bersih dari hukum," ujar Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (13/9/2016).
Menurut Syarief, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berulang kali menyatakan perang terhadap korupsi. Demokrat, lanjut Syarief, tidak setuju jika terpidana percobaan diberi kesempatan mencalonkan diri dalam pilkada.
"Kita ingin setiap pemimpin bersih dari korupsi," tegas mantan menteri koperasi dan UKM ini.
Proses penegakan hukum yang terkadang abu-abu dan tidak transparan juga menjadi alasan mengapa partai pimpinan SBY itu menolak wacana DPR. Syarief menambahkan, pihaknya kerap melihat putusan hukum yang abu-abu sehingga menimbulkan multitafsir.
"Kita melihat banyak kasus yang multitafsir. Ini harus dievaluasi, proses harus transparan, jadi rakyat mengetahui," kata Syarief.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya menginginkan seorang pemimpin jujur dan bersih lahir di tengah masyarakat dalam proses pilkada.
"Kita menginginkan seorang pimpinan di tingkat pusat atau daerah betul-betul bersih dari hukum," ujar Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (13/9/2016).
Menurut Syarief, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berulang kali menyatakan perang terhadap korupsi. Demokrat, lanjut Syarief, tidak setuju jika terpidana percobaan diberi kesempatan mencalonkan diri dalam pilkada.
"Kita ingin setiap pemimpin bersih dari korupsi," tegas mantan menteri koperasi dan UKM ini.
Proses penegakan hukum yang terkadang abu-abu dan tidak transparan juga menjadi alasan mengapa partai pimpinan SBY itu menolak wacana DPR. Syarief menambahkan, pihaknya kerap melihat putusan hukum yang abu-abu sehingga menimbulkan multitafsir.
"Kita melihat banyak kasus yang multitafsir. Ini harus dievaluasi, proses harus transparan, jadi rakyat mengetahui," kata Syarief.
(kri)
