Meski Minim Personel, DPR Minta BPOM Galak pada Mafia Obat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengapresiasi langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang cukup baik dalam menangani masalah vaksin palsu yang muncul beberapa waktu lalu.
Meski begitu, dia menyarankan agar pengawasan secara ketat tak hanya dilakukan pada vaksin palsu, melainkan peredaran obat dan sejenisnya yang dikonsumsi masyarakat.
"Vaksin palsu itu hanya puncak gunung es, tapi di bawahnya ada obat, jamu, di situ ada banyak palsunya," ujar Dede dalam diskusi Polemik SindoTrijayaFM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2016).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan, agar Satgas yang dibentuk untuk menangani kasus vaksin palsu dilanjutkan untuk menangani obat palsu, meski Satgas tersebut terbilang parsial. Hal itu masih ditambah masalah kewenangan BPOM yang terbilang masih kecil untuk menangani peredaran obat palsu di seluruh Indonesia.
Dede meminta agar BPOM tak malu-malu untuk sidak di lapangan secara langsung. Dia tak ingin sidak hanya dilakukan saat Lebaran dan Natal, meski bermodalkan personel yang minim dan anggaran yang kurang mencukupi.
"Tapi ketika bertemu mafia obat, butuh yang galak juga. Awalnya (DPR) ragu tapi ternyata (Ketua BPOM) lebih galak dari jenderal," pungkasnya.
Meski begitu, dia menyarankan agar pengawasan secara ketat tak hanya dilakukan pada vaksin palsu, melainkan peredaran obat dan sejenisnya yang dikonsumsi masyarakat.
"Vaksin palsu itu hanya puncak gunung es, tapi di bawahnya ada obat, jamu, di situ ada banyak palsunya," ujar Dede dalam diskusi Polemik SindoTrijayaFM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2016).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan, agar Satgas yang dibentuk untuk menangani kasus vaksin palsu dilanjutkan untuk menangani obat palsu, meski Satgas tersebut terbilang parsial. Hal itu masih ditambah masalah kewenangan BPOM yang terbilang masih kecil untuk menangani peredaran obat palsu di seluruh Indonesia.
Dede meminta agar BPOM tak malu-malu untuk sidak di lapangan secara langsung. Dia tak ingin sidak hanya dilakukan saat Lebaran dan Natal, meski bermodalkan personel yang minim dan anggaran yang kurang mencukupi.
"Tapi ketika bertemu mafia obat, butuh yang galak juga. Awalnya (DPR) ragu tapi ternyata (Ketua BPOM) lebih galak dari jenderal," pungkasnya.
(kri)