Jokowi Harap Reforma Agraria Bisa Atasi Kemiskinan
Jokowi Harap Reforma Agraria Bisa Atasi Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap reforma atau pembaruan agraria mampu menciptakan kesejahteraan baru, khususnya dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di daerah.
"Khususnya (masalah kemiskinan) di pedesaan," jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait 'reforma agraria' di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Jokowi menilai, tujuan reforma agraria adalah menciptakan keadilan, penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan sumber daya alam bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada Kementerian dan lembaga melakukan langkah percepatan reformasi agraria, baik melalui kebijakan peta tunggal atau one map policy, reformasi hukum dan aturan yang tak menimbulkan multitafsir dan konflik agraria di lapangan.
Di samping itu, Jokowi meminta agar melakukan implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama hak guna usaha serta pemanfaatan lahan hutan yang izinnya tak diperpanjang.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat dipermudah dalam layanan sertifikat aset, sekaligus memberikan edukasi berkaitan dengan nilai produksi tanah.
"Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau rakyat urus sertifikat bertahun-tahun, tetapi yang gede-gede kalau urus sertifikat hanya sehari, dua hari, tiga hari. Ini harusnya (tidak boleh) terbalik-balik," pungkasnya.
"Khususnya (masalah kemiskinan) di pedesaan," jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait 'reforma agraria' di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Jokowi menilai, tujuan reforma agraria adalah menciptakan keadilan, penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan sumber daya alam bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada Kementerian dan lembaga melakukan langkah percepatan reformasi agraria, baik melalui kebijakan peta tunggal atau one map policy, reformasi hukum dan aturan yang tak menimbulkan multitafsir dan konflik agraria di lapangan.
Di samping itu, Jokowi meminta agar melakukan implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama hak guna usaha serta pemanfaatan lahan hutan yang izinnya tak diperpanjang.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat dipermudah dalam layanan sertifikat aset, sekaligus memberikan edukasi berkaitan dengan nilai produksi tanah.
"Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau rakyat urus sertifikat bertahun-tahun, tetapi yang gede-gede kalau urus sertifikat hanya sehari, dua hari, tiga hari. Ini harusnya (tidak boleh) terbalik-balik," pungkasnya.
(maf)
Explore More