Gencatan Senjata dengan Abu Sayyaf, RI Serahkan ke Filipina

JAKARTA - Operasi militer yang dilakukan Pemerintah Filipina terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf dianggap membahayakan jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera. Maka itu perlu dilakukan gencatan senjata sementara untuk mengantisipasinya.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Filipina. Dia berharap upaya pembebasan terus dilakukan.

‎"(Soal gencatan senjata) kita lihat situasi lapangan. Jadi dari waktu ke waktu saya mendapat laporan mengenai situasi lapangan," kata Retno di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Retno mengatakan, situasi di lapangan sangat dinamis dari waktu ke waktu, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang intens. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Filipina tidak pernah berhenti dalam upaya pembebasan tersebut.

Sebagai contoh, Retno mengaku, eskalasi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pada satu hari tanggal 17 Agustus dilakukan secara‎ meningkat. "Nah jadi sekali lagi yang ingin kita yakinkan adalah bahwa pemerintah bekerja," tukasnya.

Seperti diketahui, saat mendapat kabar WNI bernama Sofyan berhasil meloloskan diri dari penyekapan Abu Sayyaf‎, perwakilan Menlu langsung berkomunikasi dengan Menlu Filipina untuk meminta dilakukan gencatan senjata.

Gencatan itu dilakukan demi keselamatan sandera. Tersiar kabar gencatan senjata telah dilakukan militer Filipina dua hari sebelum Sofyan meloloskan diri, bersama WNI bernama Ismail.