Kasus Arcandra Tahar Kado Buruk untuk Hari Kemerdekaan RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bertanggung jawab terkait kasus 'kecolongan' status ganda kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

"Jadi Presiden (Jokowi) harus bertanggung jawab soal ini yang telah merendahkan martabat bangsa. Ini bukan hal yang patut ditertawakan. Tapi harus cambuk untuk presiden jangan amatir urus negara," kata Ketua Umum Pengurus Nasional (Ketum PN) Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) M Niko Kapisan kepada Sindonews, Selasa (16/8/2016).

Dia juga meminta, agar Jokowi dan para pembantunya serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia menilai, menteri yang selama ini menjelaskan kewarganegaraan Arcandra terkesan tidak paham hukum.

"Presiden harus serius, jangan amatiran memimpin negeri ini," pungkas ketua bidang energi DPP KNPI ini.

Selain itu, tambah dia, pemecatan Arcandra yang belum genap sebulan itu adalah kado terburuk untuk 17 Agustus 2016. "Ini adalah kado yang sangat buruk untuk negara ini, di hari kemerdekaan RI sangat merendahkan kewibawaan negara langkah yang diambil presiden," pungkasnya.