Percepatan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Optimalkan Sistem e-Gov
Percepatan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Optimalkan Sistem e-Gov
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih memproses layanan elektronik bagi sistem kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepala Biro Humas Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, layanan berbasis elektronik tersebut masih menjadi prioritas kemajuan yang dilakukan oleh pihak Kemenpan RB.
"Saya kira layanan publik berbasis elektronik (e-Gov), termasuk dalam layanan kepegawaian, merupakan prioritas dalam percepatan reformasi birokrasi," ujar Herman saat dihubungi Sindonews, Senin (15/8/2016).
Melalui layanan digital tersebut, kata Herman, diharapkan layanan bisa lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Namun, lanjut dia, hanya saja dalam pelaksanaannya tentu perlu dilakukan secara bertahap, tetapi Kemenpan RB terus melakukan akselerasi.
"Pak Menpan dalam berbagai kesempatan menyampaikan urgensi optimalisasi pelaksanaan e-Gov dalam tata kelola dan berbagai layanan pemeritahan," jelasnya.
Herman menuturkan, sistem e-Gov sudah berjalan hanya belum terintegri dan juga secara nasional belum dapat optimal. Akan tetapi, dia menyebut, secara parsial sudah ada beberapa instansi yang melaksanakan e-Gov secara optimal.
"Ada juga instansi yang pelaksanaan e-Gov nya optimal, misalnya pemerintah Kota Surabaya dan Kota Bandung," tambahnya.
Ditambahkannya, saat ini Kemenpan sedang menggodok Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dia berharap, setelah ditetapkan nanti bisa mengoptimalkan pelaksanaan e-Gov, termasuk integrasi dan interoperabilitasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menpan RB terkait upaya tersebut. Tidak hanya berfokus pada PNS saja, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengatakan identifikasi pencegahan PNS fiktif juga perlu diperhatikan.
Dia juga akan membicarakan kepada Menpan RB terkait berbagai isu, di antaranya jumlah PNS, rekruitmen PNS, transparansi penempatan pejabat.
Kepala Biro Humas Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, layanan berbasis elektronik tersebut masih menjadi prioritas kemajuan yang dilakukan oleh pihak Kemenpan RB.
"Saya kira layanan publik berbasis elektronik (e-Gov), termasuk dalam layanan kepegawaian, merupakan prioritas dalam percepatan reformasi birokrasi," ujar Herman saat dihubungi Sindonews, Senin (15/8/2016).
Melalui layanan digital tersebut, kata Herman, diharapkan layanan bisa lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Namun, lanjut dia, hanya saja dalam pelaksanaannya tentu perlu dilakukan secara bertahap, tetapi Kemenpan RB terus melakukan akselerasi.
"Pak Menpan dalam berbagai kesempatan menyampaikan urgensi optimalisasi pelaksanaan e-Gov dalam tata kelola dan berbagai layanan pemeritahan," jelasnya.
Herman menuturkan, sistem e-Gov sudah berjalan hanya belum terintegri dan juga secara nasional belum dapat optimal. Akan tetapi, dia menyebut, secara parsial sudah ada beberapa instansi yang melaksanakan e-Gov secara optimal.
"Ada juga instansi yang pelaksanaan e-Gov nya optimal, misalnya pemerintah Kota Surabaya dan Kota Bandung," tambahnya.
Ditambahkannya, saat ini Kemenpan sedang menggodok Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dia berharap, setelah ditetapkan nanti bisa mengoptimalkan pelaksanaan e-Gov, termasuk integrasi dan interoperabilitasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menpan RB terkait upaya tersebut. Tidak hanya berfokus pada PNS saja, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengatakan identifikasi pencegahan PNS fiktif juga perlu diperhatikan.
Dia juga akan membicarakan kepada Menpan RB terkait berbagai isu, di antaranya jumlah PNS, rekruitmen PNS, transparansi penempatan pejabat.
(kri)
Explore More