Pengurus Golkar Hasil Munaslub Dikukuhkan
Jum'at, 12 Agustus 2016 - 15:54 WIB
Pengurus Golkar Hasil Munaslub Dikukuhkan
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 279 orang pengurus DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, periode 2016-2019, dikukuhkan. Mereka yang dikukuhkan hari ini merupakan pengurus harian dan pengurus departemen partai yang dipimpin Setya Novanto.
Ketua bidang Humas dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, kepengurusan itu disusun mempertimbangkan aspek kompetensi, keterwakilan wilayah dan perempuan sebesar 30%, sebagaimana menurut Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol).
"Kepengurusan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beberapa saat lalu," kata Nurul Arifin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (12/8/2016).
Nurul menambahkan, komposisi kepengurusan DPP Golkar telah mencerminkan semangat rekonsiliasi dan kekeluargaan. "Semangat rekonsiliasi ini tampak terlihat dari kepengurusan dua kubu yang dahulu berkonflik, kubu Bali dan kubu Ancol," tuturnya.
(Baca juga: Golkar Bertekad Cetak Satu Juta Kader untuk Pemilu 2019)
Setelah acara pengukuhan, digelar rapat pleno yang secara khusus membahas tata kerja DPP Golkar. Dia menambahkan, tata kerja itu merupakan pedoman tugas, wewenang dan fungsi kerja DPP Golkar yang akan melaksanakan tugasnya tiga tahun ke depan.
Hal senada dikatakan Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto. "Karena sudah diputuskan, maka kita akan lakukan semua keputusan pengukuhan, sehingga program yang sudah ada kita tindaklanjuti program-program untuk satu tahun ke depan, untuk 100 hari sudah selesai, maka satu tahun akan kita kerjakan," ujar Setya Novanto dalam kesempatan yang sama.
Ketua bidang Humas dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, kepengurusan itu disusun mempertimbangkan aspek kompetensi, keterwakilan wilayah dan perempuan sebesar 30%, sebagaimana menurut Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol).
"Kepengurusan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beberapa saat lalu," kata Nurul Arifin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (12/8/2016).
Nurul menambahkan, komposisi kepengurusan DPP Golkar telah mencerminkan semangat rekonsiliasi dan kekeluargaan. "Semangat rekonsiliasi ini tampak terlihat dari kepengurusan dua kubu yang dahulu berkonflik, kubu Bali dan kubu Ancol," tuturnya.
(Baca juga: Golkar Bertekad Cetak Satu Juta Kader untuk Pemilu 2019)
Setelah acara pengukuhan, digelar rapat pleno yang secara khusus membahas tata kerja DPP Golkar. Dia menambahkan, tata kerja itu merupakan pedoman tugas, wewenang dan fungsi kerja DPP Golkar yang akan melaksanakan tugasnya tiga tahun ke depan.
Hal senada dikatakan Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto. "Karena sudah diputuskan, maka kita akan lakukan semua keputusan pengukuhan, sehingga program yang sudah ada kita tindaklanjuti program-program untuk satu tahun ke depan, untuk 100 hari sudah selesai, maka satu tahun akan kita kerjakan," ujar Setya Novanto dalam kesempatan yang sama.
(maf)
